Wamendikdasmen Pantau SPMB di Surabaya, Atip: Ada Pelanggaran, Lapor Kami

oleh
oleh
Wamendikdasmen Atip Latipulhayat didampingi Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto menjawab pertanyaan wartawan

Surabaya, petisi.co – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat  didampingi Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto melakukan kunjungan ke Surabaya.

Mereka meninjau pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk memastikan proses penerimaan siswa berjalan transparan dan tanpa praktik titipan.

SMAN 1, SMAN 2, dan SMKN 1 Surabaya yang mendapat kunjungan Atip, guna memantau jalur afirmasi dan tahap pertama SPMB di Jawa Timur.

“Alhamdulillah, pelaksanaan penerimaan murid baru di Surabaya, berjalan lancer,” ujar  Atip dilansir dari laman Antara.

Menurut Atip, dari hasil peninjauan di SMAN 1 dan SMAN 2 berjalan lancar, khususnya jalur afirmasi. “Pertimbangan-pertimbangan penerimaan menurut saya sangat tepat sekali,” ujarnya.

Menurutnya, para orang tua dan siswa harus mendapatkan penjelasan yang jelas melalui sosialisasi dari sekolah-sekolah.

Saat berdialog dengan orang tua, kata Atip, mereka sudah memahami prosesnya.

“Anak-anak juga tidak kesulitan mendapatkan PIN. Hari ini bahkan sudah dimulai proses daftar ulang,” ujarnya.

Untuk itu, Atip mengimbau masyarakat untuk tidak percaya pada oknum yang menawarkan jalur masuk instan.

“Kalau ada indikasi pelanggaran, segera laporkan kepada kami. Kami akan tindak tegas pelanggarnya,” ujarnya.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto saat bersama Ketua SMSI Jatim Sokip.(dok)

Sementara, Gogot Suharwoto, saat mendampingi Wamen menyampaikan, jika  SPMB 2025 telah berjalan di 230 daerah di Indonesia. Sebanyak 27 kabupaten/kota sudah menyelesaikan proses dan memulai daftar ulang dan pelaksanaannya umumnya berjalan lancar.

Diakatakan Gogot,  jika variasi metode pelaksanaan SPMB,  untuk jenjang SMA, sekitar 30 persen berlangsung luring, daring, atau blended; SMP lebih banyak gunakan daring; dan SD dominan luring sekitar 70 persen.

“Pemerintah bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri,” tambahnya. Untuk itu, bagi siswa yang tidak mampu, akan ada bantuan dari pemerintah daerah. (kip)

No More Posts Available.

No more pages to load.