BANYUASIN, PETISI.CO – Kasus dugaan penyelewengan dana Gapoktan Desa Jalur Mulia Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin dengan nomor Lapor : 01/SL/JM.13/2017, tertanggal 23 September 2017 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, terus bergulir.
Pelimpahan laporan dari Kejati Sum-Sel, tertanggal 10 Oktober 2017 dengan No Surat : B-4466/N.6.5/Fd.1/10/2017 ke Kejari Banyuasin, seperti sudah diberitakan petisi.co : http://petisi.co/dua-pejabat-dinas-pertanian-banyuasin-diperiksa-kejaksaan/, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin AL Kamis melalui Kasi Pidsus Kejari banyuasin Andra, menerangkan kepada petisi.co, bahwa kasus IP 200 ini sudah masuk ke tahap penyidikan, setelah memeriksa saksi, barulah penetapan tersangka.
”Kita sedang melakukan penyidikan kepada PPK dan Tim Teknis Dinas Pertanian Banyuasin, sejauh ini sudah 12 orang saksi yang kita periksa, termasuk mereka berdua. Selain pengumpulan data, kita juga tengah memohon bantuan kepada BPKP untuk memeriksa berapa besar kerugian negara,” ujarnya.
Dilanjut Kasi Bidsus, setelah dapat hasil dan bukti-bukti yang sudah mencukupi, barulah akan tetapkan tersangka.
Berdasar PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, APH dalam audit perhitungan kerugian keuangan negara, dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian akan berkoordinasi denga Inspektorat.
Inspektorat Kabupaten Banyuasin saat ini menunggu koordinasi dari Kejaksaan Negeri Banyuasin, terkait kasus dugaan penyelewengan dana Gapoktan Desa Jalur Mulia Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin.
Belum ada permohonan dalam bentuk lisan maupun surat dari Kejari Banyuasin kepada Inspektorat Kabupaten Banyuasin untuk memeriksa berapa besar kerugian negara, khususnya kasus penyelewengan dana Gapoktan Desa Jalur Mulia Kecamatan Muara Sugihan itu.
Demikian Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin Subagio melalui Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuasin Subhan lewat WA pribadanya.(roni)
