SURABAYA, PETISI.CO – Sebanyak 7.201 orang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Mereka terdiri dari 5.495 tenaga pendidik, 1.056 tenaga kesehatan, serta 650 tenaga teknik.
SK pengangkatan PPPK tersebut, diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di Graha Unesa Surabaya, Selasa (23/7). Mereka yang diangkat sebagai PPPK merupakan hasil rekrutmen tahun 2023.
“Kami berpesan setelah diangkat, seluruh PPPK Pemprov Jatim bisa memberikan dedikasi terbaik dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Sejatinya para PPPK juga merupakan elemen kekuatan yang dimiliki Provinsi Jatim untuk memajukan daerah,” ujar Adhy.
Selama ini, menurutnya, Jatim selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, maka tidak akan bisa meraih prestasi. “Jadi tanpa PPPK Provinsi Jatim lemah. Dengan adanya PPPK provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK,” ungkapnya.
Pihaknya ingin secepatnya menyelesaikan status dari PTT atau honorer itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. “Kemarin itu ada PTT guru baik SMA/SMK yang sudah lulus passing grade. Bayangkan kalau misalnya sudah lulus, tetapi belum diangkat. Maka target itu yang kami kejar,” jelasnya.
Dengan banyaknya pegawai yang diangkat, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini turut memberikan konsekuensi dimana anggaran yang disiapkan untuk gaji pegawai harus dinaikkan. Namun, hal itu tak menjadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim. Bahkan, Adhy menyebut pihaknya justru menambah besaran TPP mereka.
“Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah, maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50% dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP,” jelasnya.
Penambahan TPP ini, lanjutnya, dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah mengapa, Jatim menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp 8,9 triliun untuk PPPK.
Di sisi lain, Adhy mengingatkan bahwa masih ada PR untuk memastikan status 24 ribu tenaga PTT dan honorer lainnya. Sebab, posisi tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi di tahun 2025.
“Kita punya waktu sampai akhir Desember 2024. Nanti akan dicari bagaimana caranya kursi PPPK yang kosong karena pindah itu diisi. Dan kami berharap luar biasa agar formasi 2024 akan lebih besar lagi formasinya,” katanya.
Salah seorang PPPK asal Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim, Tarida Alif Pratama (26) mengaku acara penyerahan SK secara serentak ini adalah momen yang sangat dinantinya. Proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman merupakan proses yang penuh perjuangan.
“Ini adalah momen dimana perjuangan dan kerja keras saya selama ini akhirnya terbayar. Terima kasih karena Pemprov Jatim telah membuka formasi bagi kami tenaga teknis honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada Pemprov Jatim,” ujar Tarida yang sebelumnya bertugas sebagai Tenaga Ahli di Biro Administrasi Pimpinan Jatim ini. (bm)
