SURABAYA, PETISI.CO – Mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Surabaya yang mengatasnamakan dirinya Aliansi BEM Surabaya, telah merencanakan aksi demonstrasi pada 14 April 2022. Koordinator Lapangan Aksi Aliansi BEM Surabaya, S. Andre Prasetyo Utomo mengatakan, hal itu merupakan keputusan bersama hasil konsolidasi mahasiswa se-Surabaya pada Minggu (10/4/2022) kemarin.
Ia menyatakan dalam aliansi ini tergabung hampir seluruh BEM universitas yang ada di Surabaya. Sebagian besar mereka, sepakat akan turun ke jalan pada 14 April mendatang.
“Kawan-kawan Aliansi dan mahasiswa se-Surabaya bersepakat untuk turun lapangan pada tanggal 14 April 2022 dengan tujuan Aksi DPRD Jatim,” ungkap Tomo saat dikonfirmasi, Senin (11/4/2022).
Tomo mengungkapkan, terdapat sejumlah tuntutan yang bakal disuarakan Aliansi BEM Surabaya pada aksj tersebut. Yang pertama mereka mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
“Aliansi BEM Surabaya juga mendesak agar pemerintah mewujudkan reforma agraria dengan sebenar-benarnya, untuk keadilan sosial bagi masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, disusul kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar.
“Ada kelangkaan Pertalite yang notabenenya sekarang bahan bakar pokok utama, karena murah tapi langka, terus Solar juga seperti itu,” kata Tomo.
Ia yang merupakan Mahasiswa UPN Veteran Jatim ini mengatakan, pihaknya juga memprotes keluputan pemerintah dalam mengontrol harga sejumlah bahan pokok. Salah satunya ialah minyak goreng. Selanjutnya mereka juga menolak kenaikan PPN 11 persen yang memberatkan ekonomi rakyat.
“Kami meminta pemerintah untuk mengambil peran menstabilkan harga minyak goreng, dan meminta pemerintah untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng,” paparnya.
Sementara itu, penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, kata Tomo, sudah bukan lagi menjadi tuntutan utama mahasiswa. Sebab Presiden Joko Widodo, menurut mereka, sudah dengan tegas menolak rencana itu.
Bagi Mahasiswa Surabaya, saat ini, kondisi perekonomian masyarakat jauh lebih memiliki urgensi untuk disuarakan pada aksi besok.
“Karena kondisinya sudah jelas dan sudah ada statment dari Pak Jokowi terkait dengan penundaan pemilu tidak akan terjadi, dan soal penundaan beliau juga menolak,” pungkas Tomo. (dvd)
