SUMENEP, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam penanganan Covid-19 telah mempersiapkan anggaran mencapai hampir Rp 100 milliar, yakni sebesar Rp 95 milliar lebih dari APBD 2020 yang penggunaan dananya untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani program tersebut.
Bahkan anggaran puluhan milliar itu, yang semula salah satunya untuk mempertahankan status zona hijau Kabupaten Sumenep, namun tidak membuahkan hasil, karena tak berselang kemudian berubah menjadi zona merah penularan virus Covid-19 dengan terdapatnya 4 orang sekaligus terkonfirmasi positif.
Bahkan sampai saat ini bertambah menjadi 5 orang positif Covid-19 dengan terkonfirmasinya satu orang lagi asal Sumenep.
Sisi lainnya, anggaran senilai hampir seratus milliar rupiah yang dipersiapkan untuk penanganan Covid-19 oleh Pemkab Sumenep juga dipertanyakan beberapa pihak. Salah satunya dari kalangan Pemuda Muhammadiyah Sumenep.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep ini terlalu mendramatisir anggaran, bahkan sampai saat ini realisasi anggaran Rp 95 miliar tak dirasakan oleh masyarakat,” kata Hamdan, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep kepada wartawan, Selasa (5/5/2020).
Terlebih yang dinilai parah, lanjut dia, dari anggaran yang dipersiapkan khusus penanganan Covid-19 yang cukup fantastis hingga mencapai dikisaran Rp 100 milliar tersebut hanya mampu memberikan honor tenaga medis sebesar Rp 50 ribu per hari.
“Masak iya, tenaga medis kita itu bekerja siang dan malam, menjaga perbatasan, harus ngecek kondisi kesehatan yang berkunjung ke Kabupaten Sumenep, bersinggungan langsung dengan masyarakat, honornya hanya Rp 50 ribu, itu kan lucu,” ujarnya, seraya menyebutkan bahwa hal tersebut sangat miris sekali mengingat petugas medis paling berisiko dalam kesehatan saat bertugas melawan virus yang sangat mengancam keselamatan nyawa seseorang.
Disamping itu, selain taruhannya kesehatan dirinya, tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan pencegahan Covid-19 ini, juga mempunyai keluarga kesayangan yang ditanggungnya di tengah berjuang memerangi mencegah virus Covid-19. Sama seperti masyarakat lain yang pada umumnya.
“Lalu ke mana saja anggaran Rp 95 miliar itu, kalau untuk memberi honor petugas medis saja tidak mampu,” ungkap Hamdan, terheran-heran.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep itu juga menekankan, agar Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih serius dalam menangani wabah pandemi Covid-19.
Termasuk juga pihaknya menegaskan, bagaimana Pemkab Sumenep agar harus lebih tegas dalam mengambil sikap atas kasus Covid-19 tersebut. Mengingat Kabupaten Sumenep terdapat wilayah kecamatan yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Jadi harus lebih tanggap menyikapinya.
“Termasuk harus menyudahi permainan petak umpetnya dan masyarakat jangan dibuat panik. Sebab selama ini Pemkab Sumenep ini sering telat memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga banyak kabar simpang siur yang diterima oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menekankan, Pemerintah Kabupaten Sumenep agar satu pintu tentang informasi soal Covid-19 tersebut.
“Bukan malah main menang sendiri, seperti yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Sebab itu akan menambah kepanikan dan keresahan masyarakat di tengah situasi ini,” pungkasnya.(*/ily)
