SURABAYA, PETISI.CO – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD, Senin (25/09/2023) kembali berlangsung alot. Terutama saat membahas pendapatan dari deviden perusahaan BUMD milik Pemkot Surabaya.
Anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrat, Moch Machmud kembali menyorot deviden yang disetorkan perusahaan BUMD hingga September 2023 baru mencapai 9,89 persen.
Artinya dari target semua perusahaan BUMD sebesar Rp 222.522.698.894 ternyata baru disetor Rp 22.010.542.680.
“Tadi laporan itu saya kembalikan ke Pak Ikhsan dan saya minta data yang disetor Rp 22 miliar itu dari unsur apa saja,” katanya, Senin (25/09/2023) sore.
Perusahaan BUMD yang telah setor ke pemkot, di antaranya PD Taman Satwa KBS sebesar Rp 600 juta, PD Rumah Potong Hewan (RPH) Rp 600 juta, PDAM Surya Sembada Rp 2 miliar, dan lain lain.
Machmud menilai dari laporan itu, kelihatan ada yang tidak beres dari setoran deviden perusahaan BUMD. Menurut mantan jurnalis senior ini, seharusnya deviden itu semua disetor pada April 2023 untuk pendapatan 2022.
“Lha ini hingga September atau triwulan II, laporannya baru 9,89 persen atau Rp 22 miliar. Berarti kan sudah melampaui batas, meski dalam rapat Senin (25/09/2023) dilaporkan TAPD ada progress peningkatan setoran yakni menjadi Rp 36 miliar. Tapi ini masih jauh dari target,” ujar Machmud.
Yang membuat Machmud geram, jawaban Sekda Kota Surabaya Ikhsan masih menunggu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
“RUPS apa? Enggak ada RUPS. Sebelum disetor itu RUPS. Lha RUPS itu untuk 2024. Kalau 2023 seharusnya sudah selesai 100 persen. Sistem perusahaan BUMD ini setoran sekarang untuk tahun depan. Akhirnya, tak bisa beri penjelasan Pak Ikhsan minta ditunda lagi pembahasannya,” tegasnya.
Kalau ditunda begini, ungkap Machmud, Pemkot Surabaya pasti melakukan lobi-lobi.
“Saya enggak mau menemui,” ujar Machmud yang mengaku berkali- kali ditelepon pejabat pemkot.
Machmud menyatakan, Banggar menekankan lagi kepada Pemkot Surabaya agar fokus pada pendapatan perusahaan BUMD yang mana dalam catatan pemkot target deviden yang disetor masih minim. Meski progres terakhir yang disetor Rp 36 miliar. Sementara targetnya Rp 222 miliar. Jadi masih kurang Ro 186 miliar. Yang jadi pertanyaan, kemana uang itu?
“PDAM itu katanya sehat. Perusahaan yang monopoli, karena tak ada perusahaan lain di Surabaya yang ngurusi air, tapi faktanya setornya yang menurut saya masih minim,” tuturnya.
Machmud yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, Sekda Pemkot Surabaya Ikhsan sepakat dengan dirinya untuk memberi peringatan atau teguran kepada perusahaan-perusahaan BUMD yang seperti itu.
“Ya kasihan Pak Ikhsan kalau masuknya setoran deviden rendah, terus harus belanja ini belanja itu, tapi justru potensi penghasil yang berupa perusahaan BUMD santai-santai tak setor deviden yang sudah disepakati setiap tahun itu targetnya sekian. Jadi, targetnya sudah disepakati, ini kok jauh dari itu,” ucapnya.
Ikhsan sendiri, tutur Machmud sepakat dengan pemikirannya kalau itu memang harus dikencangi. Pak Ikhsan juga mengucapkan terima kasih kinerjanya diawasi, terutama PDAM,” ungkapnya.
Mantan Ketua DPRD Surabaya ini berkali kali menyoroti kinerja PDAM yang dinilai kualitas pelayanan dan kinerjanya makin parah.
Begitu juga dengan PD RPH yang hanya setor deviden Rp 600 juta sekian. Tapi bagi Machmud, RPH bisa setor seperti itu bukan karena kreativitas direktur utamanya, tapi karena menaikkan tarif jasa potong. Kalau meningkatkan pendapatan mencapai target dengan cara menaikkan tarif itu pekerjaan makelar, bukan direktur.
“Kalau direktur itu bagaimana caranya berpikir tidak membebani masyarakat, tapi target tercapai. Bagaimana caranya? Ya menekan kebocoran, intensifikasi, ekstensifikasi, penghematan dan lain sebagainya. Sehingga tak membebani masyarakat. Dari semula tarifnya Rp 50 ribu/ekor, kini menjadi Rp 150 ribu. Naiknya 200 persen, tapi pendapatannya hanya segitu,” jelas Machmud.
PD Pasar Surya diperkirakan yang rugi terus. Diakui Machmud memang cari direktur susah, bahkan dirutnya saja tidak ada. Apalagi ada warisan kasus utang. Seharusnya PD Pasar yang mengelola 67 pasar tradisional itu bisa memaksimalkan potensi tersebut.
“Dalam rapat kemarin, Pak Buchori Imron menyampaikan kalau temannya punya satu pasar tapi kayanya luar biasa. Lha ini PD Pasar punya 67 pasar, tapi rugi. Logikanya, di mana ini tempat orang kulakan, tinggal dikelola dan tarik retribusi tapi kok rugi. Berarti ada yang salah di situ. Apakah kebanyakan karyawan atau pengeluaran,” tandasnya.
Dalam kondisi yang terus merugi, lanjut Machmud tak heran jika PD Pasar kesulitan menggaet investor.
“Mungkin ini soal kepercayaan. Apalagi, kondisi pasar tradisional itu kurang menarik alias kumuh. Sehingga membuat investor enggan bekerja sama,” pungkasnya. (riz)
