SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indra Parawansa didorong untuk mempercepat penyelesaian persoalan Bupati lawan DPRD Jember. Jika tidak, konflik tersebut akan mempengaruhi fungsi pemerintahan seperti pelayanan pada rakyat.
Anggota DPD RI, Ahmad Nawardi mengatakan persoalan Pemerintah kabupaten Jember telah berlangsung sejak DPRD periode 2014-2019 sampai periode yang baru 2019-2024. Persoalan itu juga menyedot perhatian kalangan ormas dan tokoh masyarakat, seperti NU dan pondok pesantren.
Selain itu, DPRD juga telah melakukan tugas dan fungsinya, mulai melakukan interpelasi dan hak angket. Tinggal menggunakan hak menyatakan pendapat. Saat ini hasil angket DPRD telah sampai di tangan gubernur.
“Saya berharap gubernur benar-benar mengkaji sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,” kata Nawardi kepada petisi.co di Surabaya, Rabu (24/6/2020).
Gubernur juga diharapkan bertindak independen dan bebas dari kepentingan. “Sehingga hasilnya bisa benar-benar tuntas dan tak ada konflik lagi dikemudian hari,” tandas senator asal Madura ini.
Seperti diberitakan sebelumnya konflik Bupati vs DPRD Jember masih berlangsung. Konflik itu telah di laporkan kepada gubernur, bahkan Mendagri.
Tim Kemendagri dan gubernur juga telah turun ke Kabupaten Jember untuk mengumpulkan bahan dan memanggil semua pihak. Namun, persoalan itu sampai sekarang belum tuntas sehingga mempengaruhi pengesahan APBD Jember 2020. (bm)
