SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Kota Surabaya yang menggelar audiensi dengan Gerakan Selamatkan Jatim (GAS) memberikan respon atas adanya anggapan tindak diskriminasi terhadap masyarakat Madura.
“Diskriminasi yang dimaksud ini sebenarnya bukan ras, tapi diskriminasi kebijakan yang diajukan Pemkot Surabaya,” ungkap Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganganan Covid-19, Irvan Widyanto saat dikonfirmasi, Kamis (17/6/2021).
Irvan menegaskan, bahwa kebijakan tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, ia menilai masyarakat tidak bisa lepas dari Testing, Tracing dan Treatment.
“Pak Wali Kota juga sudah berkoordinasi melalui bu Gubernur, Pangdam, Kapolda sama Bupati Bangkalan sendiri,” ujarnya.
Kendati demikian, dirinya juga mengklaim bahwa Dinas Kesehatan Surabaya sudah ada percepatan. Seperti contoh, tes swab antigen cukup menunggu dengan kisaran waktu 15 menit. Begitu pun dengan PCR, hanya menunggu beberapa jam. Bahkan, pihak Pemkot pun juga akan melakukan evaluasi.
“Tapi, waktunya untuk PCR dan swab ini bukan kami yang menentukan. Sesuai dengan Kemenkes,” pungkas Eri. (dwd)
