6 Shafar 1444 H
Jumat 2 Sept 2022
Antara Kertoarjo-Purwokerto
Assalamu’alaikum waalaikumsalam wabarakatuhu
KASUS SAMBO masih hangat dan belum ke meja hijau peradilan, rupanya dijadikan bumper (mengalihkan) perhatian publik oleh rezim revolusi mental ini untuk mengelabui rakyat.
Memang apa yang dilakukan rezim pimpinan Jokowi ini?
Ikuti tulisan panjang Ferry Is Mirza DM merangkum dari beberapa data dan narsum yang berkompeten.
BBM Dinaikan, Pensiun ASN Diturunkan, Gaji BPIP-BRIN Puluhan Juta
Rezim Jokowi, (baca : pemerintah) akan membuat kebijakan pahit untuk rakyat. Ini bisa diramesi dari pidatonya Presiden RI Joko Widodo yang mengisyaratkan akan menaikkan kembali harga sejumlah BBM, termasuk Pertalite.
Padahal belum lama pemerintah menaikkan harga Pertamax, Pertamax Turbo dan Solar Dex. Pemerintah beralasan subsidi BBM sebesar Rp 502 Triliun sudah membebani APBN. Sebagai kompensasinya, Pemerintah akan menyediakan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.
Pemerintah, seperti diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga berencana mengubah skema dana pensiun yang dipandang menjadi beban negara. Pemerintah pun sudah bulat mulai tahun depan akan menghapus pegawai non aparatur sipil negara atau non ASN alias honorer.
Kebijakan ini bakal dirasakan pahit oleh rakyat. Apalagi sebelumnya Pemerintah juga menaikkan iuran BPJS.
Ragam kebijakan di atas pastinya akan dirasakan sebagai tambahan penderitaan rakyat.
Pasalnya, selama ini mereka sudah terjepit oleh beragam kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Apalagi kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan berbagai barang dan jasa, otomatis hidup rakyat semakin nelangsa.
Mengurus negara memang bukan pekerjaan mudah. Namun, menganggap hak rakyat untuk mendapatkan subsidi sebagai beban adalah keterlaluan. Negara yang memandang rakyat sebagai beban hakikatnya adalah negara kapitalis. Doktrin ideologi kapitalisme mengajarkan bahwa negara menyerahkan kegiatan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar. Minim campur tangan negara. Warga yang hidup dalam ideologi kapitalisme harus menjalani skema survival of the fittest.
Tidak aneh jika rakyat sering mendengar pernyataan politisi dan pejabat negara yang meminta rakyat untuk berjuang sendiri. Ketika harga minyak goreng meroket dan langka di pasaran, rakyat dianjurkan mengurangi memasak dengan cara menggoreng. Ketika harga cabe naik, rakyat diminta untuk berkebun cabe di halaman rumah. Ketika harga beras naik, ada seruan agar rakyat miskin melakukan diet. Jangan banyak makan. Ketika harga telur naik, rakyat diminta juga jangan meributkannya.
Bantuan yang disiapkan Pemerintah ada, namun diberikan secara selektif, bukan untuk seluruh rakyat. Dalam kasus BBM, pencabuta n dana subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun akan diganti dengan tambahan bantalan sosial menjadi Rp 24,17 triliun untuk 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat. Pemerintah tutup mata bahwa dampak kenaikan tarif BBM dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Ini bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah terkait urusan pembangunan. Di tengah beragam krisis ekonomi yang menimpa rakyat, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap akan dilanjutkan. Padahal pembangunan IKN menelan biaya Rp 486 Triliun. Sebesar 20 persennya diambil dari APBN atau sekitar Rp 97 Triliun.
Pembangunan infrastruktur banyak yang mangkrak. Beberapa bandara seperti Kertajati, terbengkalai meski sudah jadi dengan menelan dana triliunan. Ada juga yang membengkak pembiayaannya. Namun, Pemerintah tetap ngotot minta dilanjutkan.
Contoh, pembangunan jalur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek tersebut menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. Dana sebesar itu tentu tak sedikit. Pemerintah Cina meminta agar Pemerintah Indonesia turut membantu pembiayaan tersebut. Belum lagi pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah malahan tidak bermanfaat untuk banyak orang.
Ketika negara mengeluhkan beban dana pensiun yang sebenarnya hak para ASN karena potongan gaji semasa bekerja, justru rezim Jokowi banyak mengangkat tenaga kerja tambahan seperti wakil menteri, staf khusus dan stafsus milenial, serta mendirikan lembaga-lembaga kenegaraan baru seperti BPIP dan BRIN. Gaji mereka hingga puluhan juta rupiah.
Rezim juga jor-joran memberikan bantuan kepada para pengusaha hingga triliunan rupiah. Pada tahun 2018 para pengusaha sawit besar termasuk si Apeng mendapatkan suntikan dana hingga Rp 7,5 triliun rupiah. Pada saat yang sama, para pegawai honorer akan diberhentikan. Ironis.
Cara pandang rezim bahwa rakyat sebagai beban dan negara boleh mengurangi hak-hak rakyat adalah bentuk kedzaliman.
fimdalimunthe55@gmail.com di atas KA Ranggajati Eks1 ke Pwkto
