SURABAYA, PETISI.CO – Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya menyelenggarakan diskusi Pojok Kuto Suroboyo pada hari Jum’at (17/02/2023) dengan topik kondisi terkini kebijakan keluarga miskin di Surabaya.
Kegiatan yang menghadirkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, memaparkan hal krusial tentang urgensi intervensi atas kesejahteraan warga Kota Surabaya termasuk kebijakan intervensi keluarga miskin.
“Penggunaan istilah keluarga miskin ini menyesuaikan dari standar yang berlaku secara nasional” ungkap pria yang akrab dipanggil Mas Cahyo ini, Jumat (17/02/2023).
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini juga menambahkan, memang masih diperlukan intervensi pemerintahan kota yang tidak hanya pada keluarga miskin, namun juga pada keluarga pra-miskin agar tidak terjatuh miskin.
“Memang masih diperlukan intervensi pemerintahan kota tidak hanya pada keluarga miskin namun juga pada keluarga pra-miskin agar tidak terjatuh,” imbuhnya.
Cahyo Siswo Utomo yang juga sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya ini menegaskan, ada beberapa poin yang penting untuk kita kawal bersama terutama Pemkot Surabaya yakni pertama pendataan yang valid serta intervensi baik terhadap keluarga miskin.
“Atas situasi kesejahteraan ini, ada beberapa poin yang penting untuk kita kawal bersama terutama Pemkot Surabaya yakni pertama pendataan yang valid serta intervensi baik terhadap keluarga miskin, keluarga pra-miskin, terlebih juga keluarga miskin ekstrim yang masih ada di Surabaya,” tegas Cahyo.
Selain itu, Cahyo juga mengatakan perlunya perwali maupun regulasi lain yang jadi payung hukum, atas warga pra-miskin yang diikuti dengan sosialisasi bentuk-bentuk bantuan serta intervensi pemerintah.
“Kemudian perlunya perwali maupun regulasi lain yang jadi payung hukum atas warga pra-miskin, yang diikuti dengan sosialisasi bentuk-bentuk bantuan serta intervensi pemerintah terhadap warga yang membutuhkan,” tutup Cahyo.
Sementara itu, Ketua Bidang Polhukam PKS Surabaya, H.M.I. el Hakim juga mengamini pernyataan dari Mas Cahyo. Menurutnya, PKS siap mengawal kesejahteraan warga dengan program yang menguatkan ketahanan pangan seperti lumbung pangan.
“PKS sendiri juga memperhatikan dan siap mengawal kesejahteraan warga dengan program yang menguatkan ketahanan pangan seperti lumbung pangan,” kata Ketua Bidang Polhukam PKS Surabaya, H.M.I. el Hakim.
Pengacara muda itu juga menambahkan, penguatan regulasi dalam bentuk perda seperti pengesahan raperda percepatan pengentasan kemiskinan sangat perlu untuk dikawal bersama agar segera disahkan.
“Harapannya target pemkot Surabaya untuk menekan angka kemiskinan, khususnya zero miskin ekstrim bisa benar-benar terwujud,” ujarnya.
Secara terpisah, Minggu (19/02/2023), Ketua PKS Surabaya Johari Mustawan juga menanggapi isu keluarga miskin yang semakin santer di kota Surabaya. Melalui program lumbung pangan ini, PKS mengajak seluruh elemen warga khususnya seluruh anggota PKS untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kota Surabaya.
“Benar, melalui program lumbung pangan ini, bukti konkret PKS mengajak seluruh elemen warga khususnya anggota PKS untuk saling membantu sesama dalam mengentaskan masalah kemiskinan di kota Surabaya,” tandasnya. (riz)
