DPRD Kabupaten Blitar Menghadirkan Dewan Pers
BLITAR, PETISI.CO – Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menghadirkan Dewan Pers untuk memberikan pembekalan ilmu jurnalistik yang benar dan profesional kepada sejumlah awak media Blitar Raya khususnya yang bertugas di Lingkungan DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (21/01/2020).
Dalam hal ini dari Dewan Pers yang hadir yaitu Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun yang didampingi oleh Sekretaris PWI Jawa Timur, Eko Pamuji, selain itu tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Witoto, Forpimda Kabupaten/ Kota Blitar serta Humas kab/kota Blitar.
Wakil Ketua Dewan Pers RI, Hendry Ch Bangun menjelaskan, bahwa topik yang sering diperbincangkan di kalangan jurnalis, yaitu bolehkah perusahaan media bekerja sama dengan pemda atau lembaga lainnya terkait dengan verifikasi perusahaan media.
“Boleh, asalkan bisa memenuhi syarat sesuai UU Pers dan Peraturan Dewan Pers,” jelas Hendry.
Hendry menambahkan, adapun persyaratan tersebut diantaranya berbadan hukum Indonesia, punya akte notaris yang disahkan kemenkumham, minimal sudah 6 bulan berdiri. Wartawan yang berkompeten yaitu utama, madya dan muda, digaji sesuai UMR dan mengikutsertakan wartawan pada BPJS.
Jadi kalau baru buat media, lalu mengajukan kerja sama jelas tidak sesuai dengan aturan dewan pers. Karena jelas aturannya, sudah berdiri minimal 6 bulan. Termasuk penanggung jawab atau Pimred harus utama, serta mentaati Kode Etik Jurnalistik. Jadi intinya, Dewan Pers tidak melarang perusahaan media untuk bekerja sama, tapi memenuhi syarat sesuai UU Pers dan Peraturan Dewan Pers.
“Jika sudah memenuhi semua persyaratan, maka bisa mengajukan verifikasi ke Dewan Pers. Verifikasi bukan momok, tapi justru memberikan jaminan terhadap perusahaan media dan wartawannya,” pungkas Hendry.
Di tempat yang sama, Sekretaris PWI Jatim, Eko Pamuji, dalam sambutannya mengatakan wartawan harus profesional. “Berwawasan dan beretika jurnalistik serta independen,” kata Eko. (min)
