PROKLAMASI NKRI diperingati sudah 77 kali hampir 10 Windu atau 80 tahun. Kita sudah meniti 345 hari dan 20 hari lagi kita memasuki tahun baru Masehi. Selamat jalan 2022, Selamat datang 2023…
Sejak empat hari lalu bangsa ini disuguhi prosesi perkawinan Kaesang anak bungsu Jokowi.
Dahsyatnya sebanyak 10.800 personil aparat gabungan TNI Polri serta ANS setempat dikerahkan mengamankan acara. Mereka pagi siang malam wajib mengawasi mulai dari Sleman –rumah Erina Gundono, mantu Iriana Jokowi–, Pura Ambarukmo –tempat akad nikah– Loji Gandrung–rumdin Gibran Walikota Solo, jadi tempat ngunduh mantu Ahad pagi ini– yang menutup total jalan protokol Jln Selamet Riyadi dan sekitarnya. Serta malam nanti acara resepsi di Pura Mangkunegaran.
Tiga ribu undangan dari berbagai klaster bakal hadir di acara resepsi itu. Ada sekitar 52 private jet jauh hari sudah pesan apron untuk parkir ke otoritas bandara Adi Sumarno. Hebat bukan!
Tiga bulan lalu panpel Jokowi menghelat mantu ini sudah dikukuhkan. Menteri BUMN Erick Tohir jadi Ketua OC dan membawahi beberapa koleganya seperti Bahlil Lahadalia Meninves Ketua BKM, Men PUPR Hadi Mulyono dan Menteri Menteri lain serta LBP yang ditunjuk jadi penasehat panpel setara SC (Steering Comitee) bila di acara Mubes atau Munas Parpol.
Yang pasti, cukup besar rupiah yang digelontorkan untuk kemeriahan pesta perkawinan menjelang akhir tahun ini. Dan ini menjadi rekor teratas dari pesta perkawinan anak kepala negara sejak era Orla, Orba, Reformasi. Woouuww
Kemudian, Selasa (6/12) lalu Bangsa Indonesia dibuat kaget dan terguncang terhadap pengesahan R-KUHP jadi UU- KUHP.
Karena konspirasi para petinggi kekuasaan yang mengusung konstitusi tanpa nurani itu.
Sejatinya, telah menghasilkan republik ini menjadi paripurna kehilangan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
Indonesia kembali memasuki masa kegelapan. Kebenaran menjadi sesuatu yang langka untuk ditemukan. Praktek-praktek penyimpangan dipaksa menjadi konsumsi publik. Keharusan meninggalkan akal sehat dan pasrah menerima keburukan, telah menjadi menu sehari-hari rakyat.
Kejahatan begitu angkuh dan bangga mengambil peran kepemimpinan.
Mengambil harta dan aset rakyat melalui jalan konsitusi, penghianatan terus melenggang atas nama kehormatan, otoritas dan kewenangan.
Rakyat hidup bagaikan sapi potong, yang diperah susunya, dimakan dan dijual dagingnya. Lengkap sudah sebagai obyek penderitaan, dikuasai dan ditindak tegas untuk diambil nilai ekonomisnya.
Apa yang tidak diberikan rakyat kepada negara, termasuk kepada para pemimpin, pejabat dan aparatur penyelenggara negara? Bahkan keberadaannya saja sudah menjadi pondasi sekaligus menopang kokoh berdirinya negara.
Diam dan membisunya rakyat saja demi keselamatan negara.
Jerih payah rakyat yang terkadang tidak sekedar mengucurkan keringat, namun air mata dan darah rela ditumpahkan karena kecintaannya pada negara. Kekayaan dan begitu banyak pengorbanan non materi lainnya, begitu mudahnya tanpa pamrih dan perhitungan diberikan rakyat untuk negara.
Pajak berlimpah, partisipasi dan swadaya untuk pembangunan serta ketaatan pada peraturan negara, tak habis-habisnya dilakukan rakyat sepanjang hidupnya dan dari generasi ke generasi, demi eksistensi dan kelangsungan negara.
Lalu apa lagi yang masih dan ingin diungkapkan tentang apa yang rakyat telah berikan buat negara ?
Rasanya sudah sepantasnya ada pertanyaan, apa yang telah diberikan negara pada rakyatnya? Kemakmuran kah?, keadilan kah?, atau mungkin sebuah negara kesejahteraan?
Kalau saja penyelenggara negara mengetahui siapa rakyat sesungguhnya, dan apa yang telah dikorbankan rakyat untuk negara. Pastilah para pemimpin, pejabat dan semua aparatur penyelenggara negara itu, tahu menempatkan diri dan tahu batasannya bagaimana memperlakukan rakyat selayaknya.
Pemerintah yang mendapat kepercayaan dan hanya meminjam kedaulatan rakyat yang sesungguhnya menjadi penguasa sebenarnya.
Petinggi negara yang tahu diri darimana mereka berasal dan untuk apa mereka mengemban amanat rakyat. Memahami bagaimana kekuasaan itu hadir sesungguhnya untuk kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa. Bukan kemudharatan, berlaku khianat apalagi dzolim kepada rakyat.
Setelah rangkaian musibah yang bertubi-tubi melibatkan alam dan kemanusiaan. Bangsa Indonesia yang sempat mengenyam julukan masyarakat religius, terguncang dan terkapar kesadaran spiritualnya.
Satu-satunya pencerahan terbaik mungkin, adalah bermunajat kepada Sang Khalik. Melakukan refleksi, introfeksi dan evaluasi diri secara masif baik secara personal maupun komunal dalam kehidupan kebangsaan.
Menyadari bangsa ini telah diselimuti kerusakan, kehilangan daya tumpu moralitas, akhlak dan substansi keagamaan. Manusianya tercerabut dari nilai-nilai universal kemanusiaan. Sistemnya resisten dan menanggalkan utuh nilai-nilai fundamental Ketuhanan.
Begitulah NKRI yang di dalamnya Pancasila dan UUD 1945 telah lama menjadi warisan usang dan marginal.
Kini, distorsi penyelenggaraan negara menemukan modus baru yang modern dan fungky. Mengumpulkan semua penyelewengan dan kejahatan negara dalam wadah apik dibumbui legalitas dan legitimasi negara.
Republik dipenuhi para kriminal elit dan borjuis, berkedok pemerintahan dan menasbihkan diri dan kelompoknya sebagai raja beserta punggawa demokrasi.
Mengintimidasi dan teror serta kriminalisasi, atas nama undang-undang dan demi kesinambungan harta dan tahtanya.
Mereka itulah kacang yang lupa kulitnya, yang menjadikan rakyatnya sendiri seperti seteru dan musuhnya. Mereka semua itu yang sekarang ada di singgasana. Minoritas yang mengangkangi dan membui mayoritas. Segelintir yang membangun dinasti kekuasaan, melalui konstitusi yang mengancam kesadaran. (fim)
