PETISI.CO
Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto usai tandatangani persetujuan empat raperda
PARLEMEN

Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Tandatangani Persetujuan Empat Raperda

MOJOKERTO, PETISI.CODPRD Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna penetapan dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas Reperda P-APBD  T.A. 2021, reperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan, reperda tentang fasilitasi pesantren serta reperda tentang perubahan atas perda no 7 tahun  2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD,Kamis  ( 30/09/2021)  di ruang rapat graha whicesa gedung DPRD kabupaten Mojokerto jalan Ra Basuni  no 35

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hj Ayni Zuroh yang didampingi 3 wakil ketua DPRD  juga ikut hadir bupati Mojokerto Dr Hj ikfina Fatmawati dan wakil Bupati Muhammad Al barra LC berserta kepala OPD , forkopimda dan perwakilan anggota DPRD yang ditunjuk.

Baca Juga :  Menuju DPD yang Kuat, La Nyalla Butuh Dukungan Masyarakat

Dalam penyampaian laporan badan anggaran dan panitia khusus beserta pendapat akhir fraksi fraksi yang di bacakan oleh juru bicara fraksi  menyatakan setelah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan, mengkaji, mencermati dan menelaah seluruh referensi  serta kata kata yang ada akhirnya dengan penuh rasa tanggung jawab  semua fraksi dapat menerima  dan  menyetujui  penetapan  APBD tahun anggaran  2021  dengan beberapa saran catatan dan lampiran yang merupakan persetujuan DPRD  yang akan di sampaikan ke bupati untuk ditindaklanjuti di serahkan ke GHubernur Jawa timur  agar bisa disahkan menjadi Perda.

Baca Juga :  Fraksi PDI-P: Usulan Kami Pemangkasan Biaya Kunker Ternyata Ditolak Fraksi Lain

Dalam sambutannya Bupati Mojokerto yang disampaikan oleh Wakil Bupati Muhammad Al barra mengatakan  pada sidang Paripurna DPRD  terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait pengambilan keputusan persetujuan ada tiga perda yang merupakan prakarsa dari eksekutif yaitu tentang perubahan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2021.

Reperda tentang cadangan pangan dan reperda tentang fasilitas pesantren dan perda yang berasal dari DPRD yaitu reperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Mojokerto no 7 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD

Baca Juga :  Pengucapan Sumpah Pimpinnan DPRD Kabupaten Sijunjung 2019 - 2024

Kami sampaikan terjadinya perubahan anggaran yang di alokasikan untuk menunjang kegiatan pembangunan karena masih adanya aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang belum tertampung dalam APBD tahun anggaran 2020 dan pengalokasian anggaran untuk percepatan penanganan covid-19

“Syukur Alhamdulillah tahapan perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021  dapat di setujui bersama dan tinggal satu tahapan  yang di lanjutkan kepada gubernur Jawa timur untuk dilakukan evaluasi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan  dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra. (ng)

terkait

DPRD Tulungagung Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019 di Rapat Paripurna

redaksi

Hadrean Renanda Menyapa Warga Surabaya Barat

redaksi

DPRD Tulungagung Setujui Dua Ranperda Menjadi Perda di Rapat Paripurna

redaksi