Tentang APBD Tahun Anggaran 2022
MALANG, PETISI.CO – Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (9/11), diselenggarakan agenda Rapat Paripurna DPRD untuk mendengarkan penyampaian jawaban Bupati Malang Drs. H. Sanusi, MM atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 yang pada rapat paripurna sebelumnya dibacakan oleh juru bicara Fitri Yuhana.
Rapat Paripurna kali ini disaksikan oleh Wakil Bupati Malang, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang. Turut hadir pula Anggota DPRD Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, serta Asisten Sekda dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Malang.
Sanusi mengawali rapat dengan membahas proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang Tahun 2022 yakni antara 5,72% yang diarahkan untuk mendukung penguatan perekonomian masyarakat. Dirinya juga menyinggung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur terfokus pada potensi unggulan pariwisata, hasil bumi maupun produk pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan yang berkualitas ekspor dan didukung dengan SDM yang unggul.
Tak lepas dengan upaya bangkit dari Covid-19, Pemerintah Kabupaten Malang masih terus aktiff menyukseskan herd immunity dengan meningkatkan capaian vaksinasi untuk usia diatas 12 tahun yang saat ini sudah 70,72%, vaksinasi untuk lansia dengan Johnson n Johnson yang hanya memerlukan 1 kali suntikan, serta vaksinasi door to door khususnya untuk lansia.
Dalam kesempatan sebelumnya Fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran yang seluruhnya disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Salah satunya adalah dari Fraksi PDIP yang mempertanyakan hal terkait problematika administrasi kependudukan.
Sanusi menyatakan bahwa saat ini layanan administrasi kependuukan semakin dipermudah dengan adanya berbagai inovasi seperti Jebol Anduk, Ketan Ireng, Plat N, Desaku Tuntas, Sipaduka, e-Adminduk, Dupa Tari, dan Kakiku Baru.
Fraksi PKB juga turut mengajukan pertanyaan mengenai hibah untuk masjid, mushola dan kesenian yang kemudian ditanggapi bahwa pada tahun aggaran 2022 direncanakan penambahan 25 tempat ibadah, yang awalnya 225 tempat ibadah menjadi 250 tempat ibadah.
Sedangkan pada bidang pertanian, Sanusi mengharapkan sistem pupuk bersubsidi dapat disederhanakan hanya pada Kementerian Pertanian saja. Mengingat pada saat ini kebijakan ada pada 3 lembaga yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Pupuk Indonesia Holding Company. Hal ini tentunya mengakibatkan birokrasi yang rumit.
Sementara itu terkait perencanaan pembangunan daerah yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, Pemerintah Kabupaten Malang menyatakan bahwa pembangunan inrastruktur di wilayah selatan adalah salah satu upaya yang saat ini dilakukan dan telah berkesinambungan dengan progres pembangunan pansela oleh Kementerian PUPR.
Pembangunan pansela direncanakan akan berakhir pada Tahun 2022 dan setelah itu jalan sirip pansela dan jaringan sekundernya akan menjadi prioritas utama pembangunan untuk mengoptimalkan jalan akses menuju wilayah selatan.
Sebagai penutup, sanusi menanggapi hal yang disinggung oleh Partai Nasional Demokrat yakni tentang berbagai program infrastruktur yang tertunda sebagai konsekuensi dari refocusing anggaran pada masa pandemi.
Pihaknya menyatakan bahwa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah. Nantinya pelaksanaan pekerjaan infrastruktur diharapkan melalui kegiatan-kegiatan padat karya dan yang banyak menyerap tenaga kerja lokal dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan memacu pertumbuhan ekonomi terutama di masa pandemi Covid-19. (clis)
