MOJOKERTO, PETISI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna menindaklanjuti rapat paripurna sebelumnya pada tanggal 7 Agustus 2024.
Kali ini dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Mojokerto atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap Raperda perubahan APBD TA 2024 di Ruang Sidang Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (8/8/2024).
Sidang dipimpin Hj Any Mahnunah dihadir Sekdakab Teguh Gunarko, Kepala OPD, camat, forkopimda.
Pada kesempatan yang sama Bupati Mojokerto yang diwakili Sekdakab Teguh Gunarko memberikan jawaban pandangan umum fraksi fraksi terhadap Raperda perubahan APBD TA 2024 menyampaikan semua masukan saran himbauan dan pertanyaan maupun tanggapan yang telah disampaikan fraksi fraksi DPRD atas penyusunan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2024.
“Telah dipelajari dengan baik berdasarkan instrumen yang disepakati bersama serta memenuhi kaidah-kaidah yuridis administrasi maupun teknis mengunakan norma keterbukaan akuntabel disiplin anggaran serta efektif dan efisien,” ucap sekdakab.
Selanjutnya Teguh Gunarko menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi secara singkat sebagai berikut:
1. Menanggapi pertanyaan dari fraksi PKS mengenai prestasi belanja pegawai tahun anggaran 2024, bagaimana amanat undang-undang nomor 1 tahun 2023 pasal 146 ayat 1 menyatakan bahwa daerah wajib alokasikan belanja pegawai maksimal 30% yang dilakukan bertahap sampai dengan tahun 2027 dan pada rancangan perubahan APBD TA 2024 setelah dilakukan perhitungan saat ini persentase belanja pegawai masih pada angka 27,74 %. Artinya belanja pegawai masih di batas angka maksimal undang undang nomor 1 tahun 2022 sedangkan mengenai indikator kinerja utama dapat disampaikan bahwa hubungan kinerja operasional pegawai itu merupakan langkah penting untuk setiap pegawai berkontribusi secara efektif terhadap penyampaian tujuan strategis organisasi.
2. Menanggapi pertanyaan dari fraksi PKB mengenai kenaikan pendapatan sebesar 710 milyar dapat dijelaskan bahwa kenaikan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof dr Soekandar dan untuk mengendalikan inflasi akan melaksanakan operasi pasar, gerakan pangan murah, satgas ketahanan pangan dengan berkerja sama dengan Bulog.
3. Fraksi papi atas kebijakan refocusing dan realokasi anggaran perubahan APBD TA 2024 ini dilakukan atas kebijakan pemerintah pusat atas kenaikan gaji pegawai. Selain itu digunakan untuk menjalankan program kegiatan pemerintah Kabupaten Mojokerto yang prioritas yang mendesak pada objek yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata peningkatan perekonomian di Kabupaten Mojokerto.
4. Fraksi Demokrat atas defisit anggaran dapat dijelaskan defisit anggaran disebabkan oleh alokasi kebutuhan belanja yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah dan harapan dari fraksi NasDem, Hanura, PBB, Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus mempertahankan pelaksanaan kegiatan yang bersifat kritis secara efektif dan efisien.
Selanjutnya saran dan masukan dari fraksi Golkar yaitu untuk dapat mengoptimalkan belanja secara maksimal pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 terhadap pengembangan pendidikan peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur gedung sekolah, pemetaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang memiliki prinsip keadilan.
“Semoga jawaban ini bisa diterima oleh semua anggota dewan, semua saran, harapan, tersebut akan diperhatikan sebagai mitra pembangunan demi kemajuan Kabupaten Mojokerto ke depannya,” pungkas Sekdakab, Teguh Gunarko. (ng)
