BLITAR, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten Blitar menerima Tim Verifikasi Lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang akan melakukan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2019 di Kabupaten Blitar.
Dalam rapat evaluasi tersebut tim verifikasi memaparkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Blitar pada rapat koordinasi dalam rangka verifikasi Kabupaten Layak Anak di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (21/05/2019).
Pemaparan tersebut langsung disampaikan Ketua Tim Verifikasi Kabupaten Layak Anak, Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Blitar serta Ketua Forum Anak Kabupaten Blitar.
Bupati Blitar Drs H Rijanto MM usai rapat koordinasi mengatakan, ada beberapa koreksi atau evaluasi yang harus segera ditindaklanjuti, salah satu diantaranya membuat Perda sendiri tentang layak anak.
“Sampai saat ini aturan mengenai layak anak masih bergabung dengan Perda perlindungan perempuan dan anak,” kata Rijanto.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan, mengingat memulainya dari tahapan yang semula tidak pernah dapat, kemudian tahun 2017 mulai ikut dan mendapat gelar pratama.
Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat memperoleh Madya, dan tahun 2019 targetnya Nindya, kemudian Utama.
“Untuk mewujudkan target tersebut, kita harus melakukan beberapa koreksi yang sudah dipaparkan tim penilai,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, sebenarnya bukan target ini yang menjadi tujuan, tetapi bagaimana Kabupaten Blitar ini menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), Sehingga bagaimana hak-haknya anak bisa terpenuhi dan bagaimana anak bisa dilindungi.
Mulai kantor-kantor kecamatan sampai tingkat desa, karena sudah mendeklarasikan layak anak, ini tentunya mainan anak harus ada, Selain itu laktasi juga harus ada.
“Namun kalau laktasi sudah ada tapi mainan anak belum ada Sehingga hal ini perlu diperhatikan,” jelasnya.
Menurut Bupati, sebenarnya jika melihat tingkatan Kabupaten Blitar sudah lebih maju, karena sudah meningkat dari pratama ke madya. Nantinya kalau sudah nindya, ia yakin semuanya akan konsekuen.
Makanya hasil dari evaluasi ini, secepatnya harus ditindaklanjuti oleh forum gugus tugas dengan melaksankan rapat untuk merumuskannya, kemudian ditindaklanjuti oleh dinas dan badan yang tergabung dalam gugus tugas,” tegas Bupati.
Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga mendorong sektor swasta untuk mendukung adanya Kabupaten Layak Anak ini, terutama sektor wisata yang selama ini sudah memberikan dukungannya.(adv/hms/min)
