SURABAYA, PETISI.CO – Ketua Dewan Pembina Pilar 08, Bahlil Lahadal mengajak masyarakat untuk tidak menanggapi serius kritik pedas Calon Presiden (Capres) terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hadapi kritik itu dengan santai dan senyuman.
“Kita happy saja, hadapi dengan santai dan senyum saja. Biasanya kalau mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja,” ujar Bahlil pada ada acara Deklarasi Pilar 08 di Gedung DBL Surabaya, Minggu (3/12/2023).
Deklarasi Pilar 08 ini, dihadiri ribuan relawan dan perwakilan pengurus partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur (Jatim). Salah satunya adalah ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak.
Menurutnya, Indonesia ini negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang yang lagi berpikir ingin coba-coba. Beda dengan Capres Prabowo yang sudah teruji kepemimpinannya. Dia pernah jadi Danjen Kopassus, Pangkostrad dan sekarang menjabat Menteri Pertahanan.
“Demikian pula dengan cawapres Gibran. Dia anak muda yang visoner. Awal kariernya berangkat dari UMKM. Sekarang sukses menjadi Wali Kota Solo,” ungkapnya.
Dalam konteks itu, lanjut Bahlil, ada dua hal penting menjadi pemimpin harus konsisten. Ada capres yang belum pernah memimpin sudah mengatakan akan mengubah kebijakan, bahkan ingin mencabut undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Menurut versi dia, IKN yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan, tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan. Ini adalah pikiran sesat, karena PKB adalah partai terdepan mendukung pembuatan IKN lewat undang-undang itu,” ungkapnya.
Karena itu, kalau ada capres yang tidak ingin ibu kota negara dipindahkan, maka capres tersebut tidak ingin Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur maju. “Ini adalah pola pikir yang menyesatkan,” tegasnya.
Yang kedua, Bahlil menyebut Jatim dan Surabaya adalah pintu gerbang pembangunan pengiriman logistik di kawasan Indonesia Timur. Jadi, ini cara berpikir capres yang belum mampu mengerti betul tentang geografis yang ada di negara kita.
“Ada juga capres yang menyampaikan bahwa kita sudah nyaman tinggal di kota kok disuruh pindah ke kampung atau di hutan-hutan. Ini hanya cocok berpikir untuk memimpin gubernur dan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dan bukan menjadi presiden dan jadi wakil presiden,” paparnya.
Pola berpikir seperti itu, menurutnya yang harus diubah. Karena membangun Indonesia harus membangun Indonesia sentris dari Aceh sampai Papua. Kaitannya dengan itu, maka pembangunan ekonomi harus diwujudkan sebagai strategi dalam rangka pemerataan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan Emil Elestianto Dardak (Ketua DPD Partai Demokrat Jatim), bahwa 99 persen jumlah usaha kita itu adalah UMKM. Dan calon wakil presiden yang dari UMKM hanya mas Gibran saja. Bagaimana mungkin kita disuruh membangun UMKM kalau cawapresnya bukan dari UMKM,” jelasnya.
Bahlil juga menyinggung pernyataan capres bahwa jaman sekarang seperti orde baru (orba). Di jaman orba, partainya hanya ada tiga, yaitu Golkar, PDIP dan PPP. Menteri yang paling banyak dari Golkar.
Namun, di era reformasi sejak tahun 2014 hingga 2023, menteri paling banyak adalah dari partai pendukung pemerintah. Di antaranya PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. “Jadi, siapa sebenarnya yang orba itu. Kalau ingin berkontestasi di pilpres, jangan pakai perasaan, tapi adu gagasan,” tegasnya. (bm)
