SUMENEP, PETISI.CO – Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) bersama Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, S.H., M.H, Selasa (13/09) melakukan dialog dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Pendamping Keluarga dan Penyuluh KB Sampang dalam upaya pencegahan stunting melalui pelayanan KB.
Dialog yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kota, Sumenep ini turut dihadiri Deputi Bidang ADPIN, Inspektur Utama BKKBN, Inspektur Wilayah I BKKBN, Kepala BKKBN Jawa Timur, Sekretaris Daerah, Forkompimda, Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep, IBI, IDI, Fatayat NU, dan Aisyiyah Sumenep.
Hasto menyampaikan, Kabupaten Sumenep termasuk wilayah di Jawa Timur yang angka prevalensi balitanya cukup tinggi yaitu 29%. Tahun 2022 BKKBN telah menyiapkan dukungan anggaran untuk Kabupaten Sumenep sebesar 9,6 milyar untuk urusan KB dan stunting.
“Kalau ada bidan bidan yang pasang implan yang tidak bisa tercover melalui BPJS, ada dana sebesar 100 ribu, bisa memakai anggaran tersebut. Untuk bapak dan ibu yang operasi kecil MOW maupun MOP disediakan uang saku 300 ribu sebagai uang istirahat pasien. Ada juga anggaran pulsa untuk mendukung operasional TPK,” jelas dokter Hasto.
Kepala BKKBN menyebut, untuk Kabupaten Sumenep DAK fisik terserap dengan baik yaitu 92 persen. Hasto berharap untuk BOKB juga bisa terlaksana dengan optimal.
Mendukung hal tersebut, Bupati Sumenep menyampaikan, stunting dampak jangka panjangnya akan berpengaruh pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Salah satu terobosan Sumenep untuk mengatasi stunting adalah dengan menggabungkan penanganan stunting dengan TBC melalui program GETTS atau Gerakan Eleminasi Tuntaskan TBC dan Stunting.
Lebih lanjut, Kepala BKKBN mengapresiasi program GETTS yang digagas Kabupaten Sumenep.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan program GETTS tidak hanya melakukan pencegahan stunting namun disandingkan dengan penanganan TBC. Dengan eliminasi TBC akan berdampak terhadap penurunan stunting. Apa yang dilakukan di Kabupaten Sumenep ini luar biasa,” tuturnya. (guh)
