SURABAYA, PETISI.CO – Acapkali digerebek polisi, Asosiasi Peternak Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI) mengadu ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (24/4/2021).
Aksi oknum aparat penegak hukum itu, dinilai mengganggu pelaku UMKM yang bergerak di industri sarang. Selain itu, rumitnya perijinan membuat usahanya terancam gulung tikar.
“Kami datang kesini dalam rangka meminta perlindungan dari aksi kepolisian yang menggerebek rumah industri walet,” kata Ketua Umum APPSWI Wahyudin Husein kepada wartawan usai bertemu Gubernur Khofifah.
Wahyudin yang datang bersama pengurus mengaku aksi penggerebekan oknum polisi itu menganggu usaha para pelaku UMKM. Mereka terpaksa mengurangi jumlah karyawan, karena usahanya tidak berkembang.
Di Surabaya, lanjutnya, beberapa anggota APPSWI digerebek dengan alasan tidak punya ijin Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang dibuat Kementan nomor 11 tahun 2020. Begitu juga dengan aturan turunannya.
“Mestinya sebagai asosiasi, kita ini diberikan waktu untuk sosialisasi pembinaan gitu. Jadi, jangan serta merta aparat penegak hukum melakukan itu. Ya susah semua, apalagi menjelang lebaran begini kita kan sulit,” paparnya.
APPSWI meminta waktu sekitar tiga sampai enam bulan untuk mensosialisasikan aturan dari Kementan dan memfasilitasi anggotanya untuk mengurus segala perijinan.
Pihaknya juga berharap gubernur Jatim dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum supaya tak melakukan penggerebekan. Sebab, ada sekitar ribuan karyawan industri Walet akan terancam tak dapat bekerja.
“Kami menduga bahwa terbitnya Kementan itu sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Perijinan itu tidak pro UMKM. Hanya pengusaha kelas besar yang bisa melakukan. UMKM akan mati semua, padahal di Jatim ini ada puluhan ribu UMKM,” jelasnya.
Plt Kadis Peternakan Jatim Gunawan yang menemui APPSWI bersama Gubernur Khofifah akan melakukan permintaan tenggang waktu yang diperlukan asosiasi pengusaha UMKM sarang walet.
“Kami nanti juga sepakat akan berkirim surat ke Kementerian dalam rangka untuk pembinaan. Meski kami secara lisan sebenarnya komunikasi dengan pusat. Kita akan menampung apa yang diinginkan dari asosiasi untuk disampaikan ke pusat,” katanya. (bm)