SURABAYA, PETISI.CO – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur (Jatim) akan menggelar pertemuan dengan pimpinan Serikat Pekerja (SP) se Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk mendiskusikan Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan gejolak di kalangan buruh atau pekerja.
Pertemuan itu, akan digelar di Kantor Disnakertrans pada 17 Maret 2020.
“Kami berencana mengumpulkan seluruh pimpinan SP dan beberapa kadisnaker yang memiliki SP banyak untuk bersama-sama mendengarkan dan diskusi apa sebenarnya UU Cipta Kerja ini,” kata Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (12/3/2020).
Secara formal, menurutnya, belum ada sosialisasi Omnibus Law, khususnya cipta lapangan kerja di Jatim dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Akibatnya, muncul gelombang penolakan dari para buruh.
“Silahkan berdiskusi argumentasi yang dilakukan kawan-kawan SP terjadap UU itu seperti apa, khususnya cipta lapangan kerja. Arahnya kemana, bagaimana sebenarnya sistem perburuhan dan perlindungan hubungan kerja yang akan diberlakukan dan harapan-harapan apa dan manfaat apa yang bisa dinikmati pekerja dan pengusaha ke depan,” ujarnya.
Himawan juga meminta agar dalam pertemuan itu, SP jangan bicara investasi dan yang lainnya dulu. Diskusi khusus cipta lapangan kerja, karena rumahnya disana. Kalau urusan investasi, itu ranahnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, supaya terkonfirmasi pikiran SP dan kementerian bisa ketemu.
Dengan penjelasan itu, Himawan berharap para pimpinan SP dan semua komponen bisa menyampaikan dan mensosialisasikan kepada anggotanya. “Saya hanya memfasilitasi. Kalau sudah ketemu, maka apa yang menjadi tuntutan SP bisa disampaikan ke kementerian,” tuturnya.
Seperti diketahui, RUU Cipta Kerja menimbulkan gejolak di kalangan buruh. Di Surabaya, ratusan buruh dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Bundaran Waru. Demo ini mengakibatkan jalan menuju Surabaya macet total. (bm)
