PETISI.CO
DPRD Kab Mojokerto menggelar sidang rapat paripurna terkait penjelasan Bupati Mojokerto tentang 3 Reperda
ADVERTORIAL

DPRD Kabupaten Mojokerto Dengarkan Nota Penjelasan Bupati terkait Tiga Reperda

MOJOKERTO, PETISI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar sidang rapat paripurna  terkait penjelasan Bupati Mojokerto tentang 3 rancangan peraturan daerah (Reperda) di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (29/3/2021).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ayni zuroh SE dan dihadiri Bupati Mojokerto Dr Hj Ikfina Fatmawati dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra LC juga ikut serta  Forkopimda, OPD dan 39   anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

Wakil Bupati Mojokerto  Muhammad Al Barra yang mewakili Bupati  menjelaskan,  guna menindaklanjuti keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 13 tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021  diubah dengan keputusan DPRD  Kabupaten Mojokerto nomor 3 tahun 2021 telah kami ajukan 3 rancangan peraturan daerah untuk dijadikan Perda terdiri dari;

Baca Juga :  Komisi A DPRD Kota Surabaya Kritisi Keberadaan Papan Rekalme Berpotensi Roboh

1.Raperda tentang Ketahanan Pangan Daerah

2. Reperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, peredaran narkoba

3. Reperda tentang fasilitas di pesantren

“Guna mendorong untuk di jadikan peraturan daerah akan kami Jelaskan pokok pokok pemikiran tentang  ketiga rancangan peraturan daerah dan untuk lebih jelasnya  akan saya berikan lampiran  untuk bahan pertimbangan,” kata Wakil Bupati.

Lanjut Wakil Bupati  mengenai ketahanan pangan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia secara adil, merata dan berkelanjutan sesuai Peraturan Pemerintah ayat 1 nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok  bagi masyarakat dan mengantisipasi dampak krisis pangan di daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga :  Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bondowoso Sepakat Bahas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021

Reperda tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika  di daerah sangat diperlukan sinergitas dan kerja sama  semua unsur   dan sebagai wujud nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika akan menjalankan amanat ketentuan perundang-undangan  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019.

Selanjutnya Reperda tentang pesantren yang berbasis masyarakat dan didirikan perorangan  atau yayasan, organisasi masyarakat Islam  yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Berdasarkan data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2021  jumlah lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Mojokerto terdiri dari 118 pesantren, jumlah ustad atau ustadzah kurang lebih sebanyak 7.500 orang dalam upaya memberikan dukungan kepada pesantren  sebagai mana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang lain pemerintah daerah  perlu memfasilitasi melalui kebijakan  dalam bentuk peraturan daerah  sebagai landasan hukumnya.(ng/adv)

terkait

Semangat Pantang Mundur di Tengah Hutan dan Hujam Demi Jalan Tembus

redaksi

Satu Pekan Lebih TMMD, Jadikan Nyata Mimpi Warga Desa Tlogosari

redaksi

Satgas TMMD 107, Semangat Angkat Material dengan Gerobak Roda Tiga

redaksi
Open

Close