SURABAYA, PETISI.CO – DPRD Surabaya berikan sejumlah catatan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2023, yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (20/03/2024), dengan tema “Penguatan SDM, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Menuju Surabaya Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan, catatan-catatan itu disampaikan secara kuantitatif atau secara angka-angka, sehingga DPRD Kota Surabaya membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyoroti atau mengecek. Ini sebagai fungsi pengawasan DPRD atas kinerja Pemkot Surabaya.
“Soal perbaikan atau masukan LKPJ kinerja nanti secara detail akan dibahas pansus yang nanti akan menghasilkan rekomendasi. Tentu kita sangat berharap rekomendasi DPRD yang sudah disampaikan di tahun yang lalu itu dilakukan perbaikan dan menghasilkan LKPJ yang saat ini,” katanya kepada wartawan, Rabu (20/03/2024).
Secara umum, Reni Astuti melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya secara anggaran dan kinerja ada yang sudah tercapai, dan ada yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Menurut Reni Astuti, contohnya ketika Pemkot Surabaya menyampaikan tentang penanganan pengangguran, sudah banyak program yang diluncurkan oleh Pemkot Surabaya seperti rumah padat karya, job fair dan sinergitas dengan perusahaan (swasta) terkait penyerapan tenaga kerja.
“Fakta di lapangan, kita masih melihat banyak pekerjaan rumah. Masih banyak ditemukan masyarakat yang anak lulus kuliah, dan lulus SMA yang masih kesulitan mencari kerja. Ini nanti perlu didalami terkait pengentasan pengangguran masih jadi tantangan,” bebernya.
Kemudian soal pemenuhan kebutuhan rumah susun (rusun) untuk warga, Reni Astuti melihat bahwa jumlah penduduk Surabaya sangat padat, sehingga banyak keluarga baru.
“Tapi pemenuhan kebutuhan rumah kan tidak mudah, begitu mahalnya harga rumah di Surabaya. Kemudian ketersediaan rusun yang masih terbatas kapasitasnya,” ungkapnya.
Terkait pemenuhan rumah ini, Reni Astuti yang kini terpilih menjadi anggota DPRD RI periode 2024-2029 melihat bahwa Pemkot Surabaya masih menyentuh pada aspek program perbaikan rumah bagi warga yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Program ini bagus, tapi hanya bisa dirasakan bagi mereka yang sudah memiliki rumah maupun lahan.
“Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki rumah, yang membutuhkan unit rusun. Kita masih punya problem terkait rusun, ini masih menjadi pekerjaan rumah. Terkait ini, pemkot perlu mendapat sorotan,” tegasnya.
Di sisi lain, Reni Astuti juga mengapresiasi terkait upaya Pemkot Surabaya pada akses aksesibilitas pendidikan, terutama wajib belajar 12 tahun.
“Program Beasiswa Pemuda Tangguh ini perlu kita apresiasi. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab pemkot, tapi pemkot melindungi anak Surabaya usia SMA/SMK mendapat Rp 200 ribu/bulan, sehingga bisa menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Kemudian beasiswa kuliah yang diberikan kepada hampir 3.800 mahasiswa sangat membantu mereka dalam mewujudkan cita-citanya. Tahun ini, jumlah anak-anak yang akan mendapat beasiswa kuliah meningkat,” terangnya.
Kemudian, Reni juga menyoroti persoalan kemacetan lalu lintas masih terjadi di Kota Surabaya. Progres pengadaan moda transportasi publik sudah ada dan patut diapresiasi. Meski begitu, proyek ini masih belum tuntas.
Selanjutnya, pengendalian banjir juga masih ada pekerjaan rumah. Ada peningkatan indeks infrastruktur, tapi banjir masih perlu penanganan maksimal.
“Jadi, ada progres infrastrukturnya, tapi penuntasan masih belum. Kita masih merasakan beberapa titik wilayah masih ada banjir,” jelas politisi PKS ini.
Soal penyerapan APBD? Menurut Reni Astuti ini belum bicara soal angka-angka anggaran APBD, tetapi lebih kepada target kinerja.
“Kalau pertanggungjawaban APBD itu nanti di bulan Juni-Juli. Jadi, ini beda dengan LKPJ APBD, tapi yang ini soal kinerja. Lha, kinerja ini adalah misalkan capaian terkait dengan pengendalian banjir bagaimana, tercapai apa enggak dan lain sebagainya,” pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. (riz)
