SURABAYA, PETISI.CO – Menjelang datangnya musim hujan, DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya genangan.
Salah satunya yakni dengan memberikan intervensi terhadap wilayah RW 1, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo dan lainnya.
“Kita mendorong adanya pembangunan saluran air di sana. Inilah yang diinstruksikan oleh Pak Wali Kota agar tidak ada lagi kampung yang tergenang ketika hujan turun,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah dalam keterangannya.
Menurutnya, usulan pembangunan saluran air bisa diajukan melalui dua jalur. Yaitu menggunakan dana kelurahan (dakel) melalui musrenbang, atau lewat dana swakelola dari dinas terkait.
“Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika memungkinkan melalui dakel, maka kita akan mendorong untuk mengajukannya pada musrenbang tahun depan dengan mempertimbangkan prioritasnya,” jelasnya.
Politisi perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, pada musim hujan mendatang, tidak akan ada lagi wilayah yang tergenang.
Terlebih lagi, kata dia, Pemkot Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) telah giat membangun box culvert.
“Jika masih ada wilayah yang terus dilanda genangan, maka pemerintah kota harus turun tangan untuk memberikan bantuan,” pintanya.
DPRD Surabaya Dorong Pemkot Miliki Perda Penanggulangan Banjir
Sebelumnya, menurut anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Sukadar mengatakan, pembangunan saluran (drainase) terintegrasi dari hulu sampai hilir (saluran primer-skunder-tersier) masih belum tuntas. Maka ini dianggap sebagai pekerjaan rumah (PR) Pemkot Surabaya yang masih belum selesai secara tuntas selama bertahun-tahun.
“Saya nggak tau, apakah perencanaan ini masih hanya dikonsentrasikan kepada titik-titik rawan banjir di beberapa tempat saja, atau sudah secara keseluruhan (dari hulu sampai hilir),” ucapnya.
Cak Kadar juga mengkritisi soal layanan peralatan (alat berat) untuk kebutuhan normalisasi sungai, yang menurutnya hanya bergerak secara insidentil.
“Artinya, kalau ada laporan atau kritikan baru digerakkan. Harusnya, tanpa diminta, penggunaan alat berat untuk normalisasi sungai ini dilakukan secara periodic dengan perencanaan yang baik, sehingga kondisinya aman saat banjir hujan dan rob,” ujarnya.
Artinya, kata dia, sudah dipikirkan secara menyeluruh sebelumnya (jauh-jauh hari) soal penanggulangan banjir hujan dan rob.
“Namun harus diakui bahwa kondisi saluran primer dan skunder saat ini sudah lebih baik. Jangan sampai elevasi ketinggian saluran primer dan skundernya terbalik, sehingga genangan air tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Di akhir paparannya, Politisi PDIP ini juga mendorong Pemkot Surabaya agar segera memiliki aturan Perda soal sanksi penyebab banjir. Tujuannya untuk menyadarkan masyarakat agar sadar bahwa ancaman banjir bisa muncul karena perilaku warga.
“Ini masalah kesadaran masyarakat. Selama masih belum ada regulasi yang jelas, maka pelaku penyebab munculnya genangan tinggi atau banjir masih akan ada. Misal, masih adanya warga yang buang sampah sembarangan dll,” jelasnya.
Cak Kadar menyadari jika persoalan masyarakat tidak akan bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, namun dia berharap agar targetnya dilaksanakan secara tuntas meski harus dilaksanakan secara beberapa tahun (multiyears).
“Ya salah satunya adalah soal banjir itu. Ini harus tuntas. Sebagai anggota dewan yang membidangi pembangunan, kami akan memberikan support terhadap anggarannya,” pungkasnya. (adv/riz)
