SURABAYA, PETISI.CO – Sebagai informasi sebelumnya, tahun 2022 ini DPRD Kota Surabaya telah menyepakati anggaran beasiswa SMA/SMK yang akan diberikan kepada warga Surabaya khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, memasuki catur wulan kedua tahun 2022, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti menyoroti belum terealisasinya beasiswa Pemerintah Kota (Pemkot) kepada warga Surabaya usia sekolah SMA/SMK/MA.
Reni menegaskan agar Pemkot Surabaya dapat segera mencairkan program beasiswa yang diperuntukan bagi 13 ribu siswa kurang mampu (MBR) yang mencakup uang 200 ribu per bulan dan seragam.
“Saya mendorong dengan sangat kepada Pemkot untuk segera mencairkan beasiswa SMA/SMK, karena secara anggaran kita sudah ada di APBD 2022 ini,” tegas Reni di DPRD Surabaya, Selasa (16/08/2022).
Legislator PKS Surabaya itu menambahkan bila masih ada anak SMA/SMK yang belum terdaftar maka Pemkot Surabaya harus mendata secara langsung. Di lain pihak ia juga menilai bahwa Pemkot semestinya memiliki data anak-anak usia SMA/SMK MBR, siapa saja dan ada dimana.
“Bagi yang sudah mendaftar dan terpenuhi (kriterianya). Maka saya mendorong untuk segera dicairkan di bulan ini, Agustus ini mestinya sudah cair,” kata Reni.
Adapun pelajar SMA/SMK yang belum mendaftar Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang SMA/SMK/MA sederajat lantaran syarat-syarat tertentu, ia menekankan agar Pemkot Surabaya dapat melakukan langkah jemput bola.
“Selama dia MBR atau dari keuarga tidak mampu, semestinya bisa dibantu,” ucap Reni.
Reni meminta agar semua anak dari keuarga tidak mampu bisa terbantu mekanisme pembiayaan bisa dilakukan perubahan dari yang sebelumnya beasiswa menjadi bantuan pendidikan melalui APBD 2022 Perubahan.
“Penganggaran melalui anggaran bantuan sosial sebagaimana yang pernah saya usulkan saat periode lalu di tahun 2017,” jelas Reni.
Karenanya, Reni pun meminta agar Pemkot dapat proaktif menyasar para siswa SMA/SMK/MA yang belum tersentuh untuk kemudian bisa ditambahkan dalam Perubahan Anggaran Keangan (PAK) APBD tahun 2022.
“Di PAK nanti bisa menambah kurang lebih menjadi 25 ribu anak SMA/SMK dari keluarga MBR bisa langsung secara otomatis dibantu Pemkot selama dia terdata MBR, akurasi data MBR juga harus segera diperbaiki agar data dan fakta presisi,” jelas Reni.
Reni beharap ketika program ini bisa berjalan maka di tahun 2023 mendatang dapat kembali dilanjutkan.
“Jadi tidak lagi kita temukan, anak-anak usia SMA/SMK/MA putus sekolah karena terkendala biaya dan karena itu lalu lalu ijazah tertahan, tidak bisa ujian, dan lain-lain sebagaimana persoalan-persoalan yang kami terima di DPRD Surabaya,” pungkas Reni Astuti, selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya. (riz)
