SURABAYA, PETISI.CO – Anggota Komisi D DPRD Surabaya pertanyakan keseriusan Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi UMKM dalam rapat koordinasi terkait Seragam Sekolah. Pasalnya, menurut Tjutjuk Supariono, bahwa Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi UMKM ketika rapat tidak membawa data. Melainkan hanya data sementara.
“Saya bertanya kepada Kepala Dinas, kenapa tidak membawa data? Alasan mereka, data yang mereka bawa hanya data sementara,” kata Tjutjuk Supariono kepada wartawan ketika usai rapat koordinasi, Jum’at (25/08/2023).
“Secara pribadi saya merasa ini kan rapat resmi. Seharusnya juga meskipun data sementara itu kan kita juga diberi. Berapa intervensi buat gamis?, berapa SSHnya per siswa yang didapat?, harganya berapa itu kan wajib kita tahu. Penyedianya juga siapa?,” imbuh Tjutjuk.
Tjutjuk menyatakan secara pribadi merasa kecewa. Tetapi sedikit terobati ketika data sementara itu diberikan kepadanya namun dapat terbaca juga, meskipun relatif singkat.
“Beberapa tadi saya temukan juga, ada apa nih kok PT? Saya tanyakan juga lho kenapa ya ini? Kan UMKM tanpa PT, tetapi mereka berkilah karena itu penyedia yang sudah ada di aplikasi Siplah,” ungkap Tjutjuk.
Tjutjuk Supariono menilai, bahwa di beberapa pendistribusian seragam ini masih belum semua selesai. Dirinya tadi memprioritaskan juga data siswa swasta, karena menurutnya hingga kini sebenarnya masih belum terima data SMP swasta.
“Sama seperti yang didengungkan teman-teman yang lain, datanya sampai mana? Karena ada kekhawatiran bagi kami ketika data itu belum masuk, apakah ini sudah diterima di sekolah apa belum?,” ujar Tjutjuk.
Tjutjuk mengatakan, terkait hal ini dirinya meminta berkaca pada Kota Layak Anak. Tjutjuk mengutarakan hal ini ketika dirinya bertanya kepada kepala dinas. Akhirnya mereka akan memberikan data. Namun untuk data anak sekolah, Tjutjuk mengatakan dirinya harus menunggu satu minggu lagi untuk data anak-anak yang dari SD ke SMP.
“Nah, padahal ini kan rapat terakhir. Seharusnya itu sudah tiga minggu yang lalu, sedangkan saat ini kan sudah mendekati akhir bulan. Seharusnya juga kan kita sudah diberikan datanya,” ungkap Tjutjuk.
Tjutjuk bersama anggota Komisi D lainnya hanya ingin memastikan dan percaya, bahwa kepala dinas itu istilahnya memiliki ornamen dibawahnya.
“Seharusnya ornamen dibawahnya ini yang Supporting System dong ke Pak Yusuf, karena kepala dinas itu tugasnya banyak,” ujar Tjutjuk.
Tjutjuk juga mempertanyakan Supporting Systemnya dari kepala dinas, karena menurutnya seharusnya sudah mempunyai data. Namun sampai sekarang masih belum mempunyai data sama sekali.
“Jadi, ini kan ada korelasinya juga dengan seragam tadi. Nah, karena ini masih belum selesai rapatnya, maka kami minta ada rapat kedua diberikutnya dalam waktu dekat,” kata Tjutjuk.
Sementara itu, Tjutjuk bersama anggota Komisi D lainnya juga meminta satu hal lagi kepada kepala dinas koperasi dan UMKM melalui Dewi Soeriyawati. Agar menyertakan juga alamat data lengkap dan kapasitasnya juga.
“Jangan sampai hanya membantu warga muslimah dapat orderan banyak, sedangkan yang melibatkan gamis lebih dari 100 maka ordernya sedikit. Nah itu kan kasihan juga,” ucap Tjutjuk.
Legislator fraksi PSI ini juga mengingatkan, harus dilihat juga dari sisi usul para anggota Komisi D dulu. Bahwa bagaimana UMKM terdekatlah yang diberdayakan untuk pengerjaan seragam. Ketika ada komplain, maka itu secepatnya terselesaikan dengan segera.
“Kita harus memastikan juga dinas koperasi dan dinas pendidikan untuk memastikan ini. Supaya adik-adik kita yang mendapatkan seragam ini kalau bisa yang tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Kalau misal tidak tepat sasaran kan kasihan juga,” beber Tjutjuk.
Lalu yang kedua, Tjutjuk juga mengingatkan kembali. Bagaimana juga dengan adik-adik yang masih belum atau tidak terdaftar gamis, dan tidak dapat seragam?
“Kami bersama anggota Komisi D lainnya selalu mendorong supaya pemerintah bisa melihat aspirasi masyarakat. Agar tidak tebang pilih antara gamis dan gamis ekstrim, sedangkan pra gamis perlu juga diperhatikan,” jelas Tjutjuk.
Ketika disinggung ada berapa jumlah UMKM yang terlibat dalam pengadaan produksi seragam, Tjutjuk mengatakan berjumlah kurang lebih sebanyak 25 UMKM.
“Tadi ada kurang lebih 25 UMKM yang terlibat. Tapi kita kan belum dapat data resmi dari Dinas Koperasi UMKM, tapi menurut infonya dari kota Surabaya semua. Sebab tadi sempat saya tanyakan, saya menemukan salah satu nama usernya dan alamatnya di Griyo Mapan Sidoarjo. Tapi dibantah oleh Dinas Koperasi UMKM, bahwa alamatnya saat ini adalah di Jambangan kota Surabaya,” terang Tjutjuk.
Atas keganjilan data sementara itu, Tjutjuk bersama anggota Komisi D lainnya juga ingin tahu data aslinya ada dimana. Kendati demikian, kalau bisa dirinya bersama anggota Komisi D lainnya akan berkunjung atau teman-teman dari Komisi B yang akan mengunjunginya.
“Untuk memastikan bahwa UMKM tersebut memang betul-betul berasal dari Surabaya, dan bukan dari luar Surabaya,” tegas Tjutjuk.
Tjutjuk juga menekankan bersama anggota Komisi D lainnya, bahwa pendistribusian itu harus tepat sasaran dan kualitasnya juga harus bagus.
“Kalau masalah apakah itu UMKMnya bagaimana dan bagaimana? Itu nanti kita serahkan komisi B yang menaunginya. Sedangkan komisi D hanya menginginkan kualitas dan tepat sasaran. Termasuk juga bagaimana keluarga yang tidak mampu belum terdaftar di gamis, supaya segera juga bisa mendapatkan seragam. Baik negeri maupun swasta,” imbuh Tjutjuk.
Ketika disinggung lagi terkait keterlambatan pembagian seragam, mengingat di bulan Agustus ini sudah banyak sekolah yang aktif. Tjutjuk mengatakan, jika ditinjau dari komisi D pastinya sudah molor. Namun dirinya meyakini, bahwa teman-teman di komisi B selalu menjaga dan memantau agar produksi seragam itu segera selesai.
“Kalau kami melihatnya dari sisi meminta, untuk secepatnya diselesaikan. Karena Dinas Koperasi UMKM tidak dibawah naungan kami di komisi D, melainkan B. Idealnya memang bulan Oktober, tapi kalau menurut kami pribadi seharusnya di bulan Agustus ini seragam untuk siswa sudah bisa dipakai untuk upacara,” pungkas Tjutjuk Supariono, selaku Anggota Komisi D dan Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya. (riz)
