BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dikabarkan telah membubarkan Dewan Riset Daerah (DRD).
Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Ketua DRD Bondowoso, Imam Thahir menepis adanya kabar tersebut.
Menurutnya, bukan dibubarkan tapi diganti nama dengan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
“Tidak dibubarkan, direncanakan akan diganti nama dengan TP2D,” ujarnya, Jumat (21/5/2021).
Garis koordinasi TP2D ini secara vertikal berada dibawah naungan Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, karena lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Otonomi Daerah.
Tak hanya itu, riset TP2D ini akan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pembangunan (Litbang) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Struktur kepengurusannya terdapat, ketua, sekretaris dan anggota. Bidang-bidang yang ada seperti politik, teknik pembangunan dan monitoring pembangunan,” jelas Imam Thahir.
Ingat, TP2D lebih fokus pada teknik mengevaluasi terhadap kinerja OPD dibawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Penyelesaiannya hanya menjadi fungsi Bupati buka untuk dikonsumsi politik.
“Saat ini, masa bakti Bupati sangat mepet. Maka dari itu dengan adanya TP2D, nantinya akan lebih fokus pada mengawal RPJMD,” tegasnya.
Sebab, fungsi TP2D sendiri nantinya akan lebih mudah melakukan kajian terhadap target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang selama ini dicanangkan oleh Pemkab.
“Dengan adanya TP2D ini, nantinya bisa mengevaluasi pelaksanaan RPJMD sendiri. Seperti kegagalannya apa, mencari solusi bagaimana target segera tercapai,” katanya.
Seraya menambahkan, TP2D dalam kajiannya juga akan mengkontrol kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kemudian, hasil kajiannya menjadi konsumsi Bupati secara langsung. Selanjutnya akan dilakukan eksekusi sendiri pada kegagalan dan kelemahan kinerja OPD, berdasarkan hasil kajian serta rekomendasi TP2D. Tapi semuanya tetap diputus bersama Bupati,” pungkasnya. (tif)
