BONDOWOSO, PETISI.CO – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu Kementrian Sosial (Kemensos) yang disebut-sebut program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang baru dibagikan oleh petugas pendamping dari Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso, disinyalir tidak sesuai dengan data yang diajukan oleh beberapa Pemerintah Desa (Pemdes). Dari data yang keluar tersebut, kebanyakan sudah mampu dan ekonominya sudah mapan. Bahkan ada data penerima yang sudah meninggal dan warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru masuk.
Dengan adanya kejadian ini, Pemerintah Kabupaten melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Syaifullah, meminta kepada seluruh pihak desa untuk melakukan langkah inovatif dalam merealisasikan adanya data penerima program BST.
Menurutnya, pihak desa bisa menghibahkan dana dari yang mampu pada yang berhak menerimanya dengan catatan membuatkan pernyataan hibah bermaterai. Kemudian, pernyataan tersebut, nantinya disimpan dulu sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika dibutuhkan.
“Ini memang sulit, data yang diambil oleh Kemensos adalah data finalisasi BDT/DTKS 2019. Sementara BNBA hasil finalisasi bulan Januari, baru kita terima di bulan April 2020 kemarin. Ini kami sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki regulasinya. Namun, bantuan ini kan harus segera diterima masyarakat. Jadi kami perintahkan DPMD dan Dinsos untuk segera bergerak ke bawah,” katanya, Senin (4/4/2020) di ruang kerjanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, hal ini tidak hanya terjadi pada Bondowoso melainkan, hampir diseluruh Indonesia.
“Ada sejumlah Sekda di kabupaten lain, yang kami hubungi tadi, ternyata mengalami masalah yang sama di daerahnya. Jadi kami berharap kepada masyarakat untuk tetap tenang dimasa pandemi dan bulan suci ini. Insya Allah kita upayakan dengan kerja keras untuk menemukan regulasi yang tepat,” pungkasnya. (tif)
