Kadindik Jatim Aries: Tidak Ada
SURABAYA, PETISI.CO – Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), merupakan dana program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Program Pendidikan TisTas di Jatim ini merupakan program prioritas Pemprov Jatim yang juga menjadi salah satu janji kampanye Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak.
Sayangnya, di penghujung masa jabatan Gubernur Jatim Khofifah ini, ada informasi miring, perihal pungutan BPOPP di setiap sekolah SMA negeri, khususnya yang berada di Surabaya dan Sidoarjo. Mereka resah adanya pungutan sekitar 12,5 persen dari dana BPOPP yang seharusnya diterima masing-masing sekolah.
Bisa dibayangkan, jika di Surabaya dan Sidoarjo saja ada sebanyak 35 SMA negeri, dengan kucuran BPOPP sekitar Rp 135 ribu setiap siswa/bulan, berapa miliar uang menguap?
Modus pemotongan sekitar 12,5 persen ini melalui rekanan penyedia sarana prasarana (sarpras) yang ditunjuk. Diduga ada intervensi dari beberapa oknum di dinas cabang untuk dilakukan pemotongan tersebut, selain adanya potongan pajak.
Pihak sekolah penerima pun selama ini tidak bisa berbuat banyak, selain hanya pasrah. Bahkan mereka juga sudah menyampaikan informasi secara informal ke para wakil rakyat yang ada di DPRD Jatim.
Mathur Husyairi anggota Komisi E DPRD Jatim mendengar adanya dugaan pemotongan dana BPOPP khususnya di Surabaya dan Sidoarjo mengaku kaget. Menurutnya, potongan dalam bentuk apapun dilarang, kecuali untuk kebutuhan sekolah.
“Semua, mulai kepala sekolah, kepala cabang dinas dan pejabat lain sudah digaji, tidak boleh mereka melakukan pemotongan dengan alasan apapun,” ujar Mathur kepada petisi.co, Minggu (19/11/2023).
Untuk itulah, anggota dewan yang dikenal kritis ini meminta para kepala sekolah di SMAN yang menjadi korban untuk berteriak. “Ayo, para kepala sekolah berteriak, saya akan turun dan kawal jika ada bukti pemotongan dana BPOPP.”
Tak hanya itu, Mathur juga siap membawa masalah ini ke ranah hukum jika di lapangan ditemukan adanya potongan BPOPP. “Saya akan laporkan ke Kejaksaan jika ada potongan BPOPP, ayo para kepala sekolah untuk bersuara,” harapnya.
Sementara Ali Yusa anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jatim mengaku sempat mendengar adanya informasi pemotongan BPOPP. Atas permasalahan tersebut, Ali Yusa mempertanyakan, kenapa hanya di wilayah tertentu yang ada pemotongan. “Apa alasannya?” ujarnya keheranan.
Kalaupun ada pemotongan, kata Ali Yusa, seharusnya ada sosialisasi. Kondisi ini jelas akan sangat berpengaruh pada sekolah, dan bisa dapat menimbulkan “kreativitas” baru yang bisa menjadi beban bagi masyarakat, khususnya keluarga miskin atau pra miskin.
Untuk itu, Ali Yusa meminta peran pejabat di Dinas Pendidikan harus aktif membuka komunikasi hingga level korlas agar tidak tercipta prasangka yang negative.
“Peran pejabat di Dinas Pendidikan juga harus bisa mendorong gotong-royong dan kebersamaan di sekolah-sekolah terdampak, dan yang paling penting, sisi keadilan tetap harus dikedepankan dari permasalahan ini,” tambahnya.
Sedang Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim Aries Agung Paewai saat dikonfirmasi atas dugaan potongan BPOPP dengan tegas membantahnya. “Tidak ada,” ujar pejabat yang selalu berpenampilan kalem ini, kepada petisi.co, Minggu (19/11/2023).
Pria yang juga menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Batu ini menyampaikan, sudah berulangkali dirinya memberi arahan kepada semua jajaran di bawahnya untuk bertindak sesuai peraturan yang berlaku.
“Insyaallah mereka sudah terus membenahi diri dan sekolahnya untuk pelayanan pendidikan yang lebih baik.”
Dikatakan Aries Agung Paewai saat memberi pengarahan kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Jatim, Jumat (29/10/2023), pihaknya meminta kepala sekolah SMA untuk memperbaiki manajemen dan perencanaan agar sesuai dengan kemampuan dan keuangan sekolah.
“Buat strategi perencanaan sehingga bisa merencanakan alokasi untuk dana BOS (bantuan operasional sekolah) (Ban dan BPOPP (biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan) yang didapat dalam setahun,” ujar Aries.
Aries meminta kepala sekolah untuk membuat perencanaan matang setahun sebelumnya. Jangan buat perencanaan itu akhir tahun untuk tahun berikutnya agar kepala sekolah akan kewalahan.
Oleh sebab itu, kata Aries, kepala sekolah perlu meningkatkan kualitas ilmu sebagai pemimpin, meningkatkan manajemen lingkungan sekolah dan situasi kondisi.
“Ini perlu dilakukan karena kepala sekolah berhadapan langsung dengan siswa dan orangtua dengan berbagai macam karakter,” ujarnya.
Dengan kompetensi berhadapan dengan siswa dan orang tua, maka kepala sekolah tidak akan menghadapi persoalan yang akan menghambat kepala sekolah untuk berkreasi dan berinovasi.
Aries juga meminta sekolah untuk berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Jatim melalui cabang dinas pendidikan wilayah jika ada yang kurang dan butuh perhatian sangat serius.
Mengingat saat ini, Dinas Pendidikan Jatim sedang mencoba merekapitulasi mana saja kebutuhan yang paling perlu direalisasi.
“Masing-masing cabang dinas (cabdin) juga perlu melihat situasi kondisi dan memperhatikan masukan kepala sekolah. Bukan membebani sekolah, melainkan turun membantu sekolah, sehingga menjadi perhatian kita semua. Ini Upaya pemerataan layanan Pendidikan di Jawa Timur,” tambahnya.(kip)
