SURABAYA, PETISI.CO – Sebanyak 638 ribu warga Surabaya masuk dalam kategori kemiskinan. Hari ini, tepatnya di Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengaku memiliki sejumlah cara untuk mengentas kemiskinan, termasuk menghilangkan dua kategori kemiskinan paling rendah.
Ia mengatakan, pihak Pemerintah Kota Surabaya sendiri sudah menyamakan data dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim. Pihaknya bekerja sama juga dengan BPS untuk mendata setiap rumah yang masuk dalam kategori miskin atau tidak akan terlihat pada foto dan kondisi rumahnya.
“Yang masuk kategori miskin itu, warga yang pendapatannya sampai Rp 600 ribu, tapi saya ajukan Rp 1,5 juta, wong iki Suroboyo. Kalau pendapatannya kurang dari Rp 1,5 juta masuk kategori keluarga miskin atau masuk desil 1,” ungkap Eri kepada wartawan di Kampung 1001 malam, Senin (17/10/2022).
Eri mengklaim, demi mengentas kemiskinan di kota Surabaya, maka diperlukan tindakan untuk membesarkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran di kalangan masyarakat. Contohnya saat warga tinggal di rusun, warga diberi pekerjaan, maka yang kecilkan pengeluarannya, salah satunya pembayaran rusun.
Hal ini sudah dilakukan oleh pemkot, agar warga miskin yang sudah didata, disampaikan kepada pemerintah pusat juga. Pasalnya, ada juga data dari pemerintah pusat, dimana ternyata rumahnya baik-baik dan terdapat bukti foto.
“Dari situ keluarga miskin kita siapkan pekerjaan. Dulu mengatakan ga mungkin dapat Rp 6 juta dari keluarga miskin, ternyata sekarang membuat paving satu orang sudah Rp 6 juta berarti kan bisa, dilatih menjadi tukang mengerjakan paving, saluran di kampung,” ujarnya.
Sementara uang APBD nantinya juga digunakan untuk membuat koperasi desa, dimana warganya dilatih dan dampingi untuk bekerja. Karena jika ada dana dari kelurahan atau koperasi, yang mengerjakan, seperti paving menggunakkan jasa dan hasil dari warga Surabaya.
Hal inilah yang menjadi salah satu mengentas kemiskinan di Surabaya. Jika hanya diberi bantuan saja, tetapi tidak dipikirkan pekerjaan, maka warga tersebut hanya menerima bantuan tanpa mengetahui kedepannya akan menjadi apa.
“Makanya di Surabaya ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam untuk mengentas kemiskinan. Bantuan kita berikan untuk mengurangi pengeluaran dan kita siapkan pekerjaan. Sehingga bantuan di titik-titik tertentu, 5 bulan kita hentikan, pekerjaan mereka jalankan sehingga mendapatkan pendapatan,” kata Eri.
Dirinya menargetkan pada tahun 2023 tidak ada kategori kemiskinan desil 1 dan 2. Ia akan mempertahankan yang tidak miskin agar tidak jatuh dalam kategori miskin. Sehingga tidak menambah jumlah kemiskinan di Kota Pahlawan.
“Harapan saya tahun depan desil 1, desil 2 selesai. Paling rendah desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4. Maka tahun depan yang mau saya selesaikan desil 1 dan 2. desil 3 kita pertahankan, agar pengeluaran tidak turun dan tidak masuk keluarga miskin. Maka bantuan pemkot seperti sekolah gratis, seragam dan basisiswa sebenarnya bukan untuk MBR tapi untuk keluarga miskin. Tapi yang tidak miskin agar tidak jatuh ke dalam miskin, pra sejahtera kita kasih bantuan. Mindset selama ini MBR semua harus masuk MBR, endak. Kalau dia ndak dibantu ketika tidak masuk MBR, tidak masuk keluarga miskin, yo untup-untup, ga dibantu yo jebol,” paparnya.
Sementara Kepada Dinsos Surabaya, Anna Fajriatin menyebut, ada 638 ribu warga yang masuk kategori miskin. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi.
“Total 638 ribu. Banyak faktor, di bawah garis kemiskinan, masuk kemiskinan ekstrem,” pungkas Anna. (dvd)
