BONDOWOSO, PETISI.CO – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Bondowoso meminta rencana pemangkasan Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) di APBD perubahan 2021 ini tidak dilakukan.
Hal ini diungkapkan oleh juru bicara F-PPP Bondowoso, Bahri Sahlawi Zein, Senin (30/8/2021) di ruang kerjanya.
Menurutnya, APBD saat ini memang sedang defisit, sekitar Rp 20 miliar. Namun, diharapkan kekurangan anggaran ini diambil dari item lain, karena kami menilai, Bosda Madin ini menjadi jendela masuk untuk memberdayakan Madrasah Diniyah.
“Kalau ini kemudian dipotong maka tidak ada celah dan tidak ada peluang memberdayakan Madrasah Diniyah yang memang peranannya sangat dirasakan,” katanya.
Lebih lanjut ia menerangkan, Madrasah Diniyah ini sendiri disebutnya memiliki peranan besar di tengah-tengah masyarakat.
Seperti halnya, pendidikan karakter, bisa juga membantu meningkatkan nasionalisme melalui narasi-narasi agama yang ada di pendidikan Madin, serta membentengi dari arus globalisasi.
“Maka dari itu kami tetap meminta agar ini dipertahankan,” tandasnya.
Berita sebelumnya, Bosda Madin tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), dipotong karena terkena refocusing.
Akibatnya, Bosda Madin yang seharusnya diterima untuk waktu enam bulan dari Pemprov. Kini, hanya tersisa satu bulan.
Kondisi ini semakin diperparah, karena dalam APBD perubahan tahun 2021 pun disebut juga akan memangkas Bosda Madin menjadi satu bulan. Lantaran alasan serupa, yakni refocusing.
Sehingga, 933 Madrasah Diniyah di Kabupaten Bondowoso hanya akan menerima Bosda Madin untuk dua bulan selama tahun 2021.(tif)
