BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso saat ini sedang mengupayakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Dasar (Bosda) Madrasah Diniyah (Madin), dari “baru draft atau rancangan” dana yang tertera dua bulan bertambah menjadi tiga sampai enam bulan dengan rencana menyisir anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi dapat tertunda.
Hal tersebut, disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Bondowoso, Barri Sahlawi Zein, pada petisi.co, Minggu, (26/09/2021).
“Untuk memenuhi standar enam bulan sebenarnya berat, harus kerja keras dan butuh goodwill keinginan baik dari beberapa OPD untuk melepas beberapa program yang ada. Untuk sementara akan diupayakan empat bulan. Namun, kita akan mengupayakan lebih keras lagi untuk bisa memenuhi standar tersebut,” jelasnya.
Hal ini terjadi karena banyak faktor, baik adanya refocusing anggaran Covid Covid-19, gelar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun rencana Pemilihan Kepala (Pilkades) serentak di Bondowoso.
Menurutnya, awal mula Pilkades direncanakan hanya 171 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan ketentuan harus memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes). Maka bertambah menjadi 1003 TPS dan gelar rekrutmen CPNS.
“Dulu yang getol meminta pengangkatan CPNS itu siapa,?. Padahal, pendaftar CPNS di Bondowoso itu kan bukan murni orang Bondowoso saja, tapi daerah lain senusantara itu juga bisa. Untuk refocusing Pilkades serentak dan Pandemi Covid ini, pembengkakan anggarannya tidak main-main,”ungkapnya.
Lebih lanjut Sahlawi mengatakan, jika kedua belah pihak (eksekutif dengan legislatif), ada kemauan kuat untuk upaya realisasi Bosda Madin ini, maka keduanya haruslah proaktif bersama sama mencarikan solusi.
Bukan malah membuat kesan politik pencitraan kepada publik yang muatannya mengulas data hanya setengah-setengah. Sampaikan edukasi yang baik kepada masyarakat.
“Saya tidak setuju jika ada kata yang diskriminasi yang memuat Bosda Madin dikurangi, tetapi dana BOS ditambah, itu kan sepotong,” katanya.
Padahal, dana BOS itu langsung transfer dari pusat ke rekening sekolah. Jadi bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
Dimana, ada penambahan target penerimaan dana BOS untuk SD yang awalnya pertahun per siswa Rp 900.000,- kini menjadi Rp 940.000,- dan untuk SMP dari awalnya Rp 1.100.000,- pertahun persiswa, bertambah menjadi Rp 1.160.000,-.
“Intinya, rencana pengurangan Bosda Madin di APBD Perubahan tahun 2021 dikarenakan refocusing untuk penanganan covid 19 dan Pilkades serentak,” tegasnya.
Namun demikian, dalam sejarah Bosda Madin di Bondowoso alokasi genap 12 bulan baru terjadi di pemerintahannya KH. Salwa Arifin, tahun 2019 dan 2020.
Sementara dimasa pemerintahan sebelumnya, hanya delapan bulan.
“Jadi saya harap stop politik pencitraan, fokus pada pokok persoalan Bosda Madin harus di pertahankan,” pungkasnya. (tif)
