JAKARTA, PETISI.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Rakor digelar Jumat (24/12/2021) secara daring.
Rakor yang dilakukan Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengundang seluruh Sekda, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kabupaten/Kota.
Adapun narasumber yang akan hadir adalah Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah BPKP.
Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan, rakor kali ini dilakukan untuk memberikan informasi dan sosialisasi peraturan perudang-undangan.
“Selain itu, mencari solusi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah provinsi dan kab/kota,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat.
Tak hanya itu, berbagai upaya dalam menggenjot serapan APBD juga telah dilakukan Kemendagri. Misalnya saja lewat pembentukan Tim gabungan dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.
Mereka diterjunkan untuk melakukan evaluasi dan pendampingan dalam rangka percepatan realisasi evaluasi APBD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya ke daerah yang realisasinya masih rendah.
Upaya lain yang dilakukan Kemendagri setiap hari pada akhir tahun yaitu dengan melakukan rakor dengan daerah secara bergiliran, memberikan asistensi dan pendampingan terhadap daerah yang serapannya masih rendah.
Rakor dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Rapat analisis dan evaluasi juga dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari Kemenkeu dan BPKP.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan dihadiri Gubernur, Bupati/Wali Kota, Sekda, dan OPD terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (bm)
