SURABAYA, PETISI.CO – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin, mendesak Pemerintah untuk segera mengimpor gula. Pasalnya, di beberapa daerah di Jawa Timur (Jatim), sudah terjadi kelangkaan gula. Di sisi lain, gudang Bulog di seluruh Indonesia sudah tidak ada stok lagi.
“Saya tegaskan hari ini juga sudah perlu impor, tidak ada jawaban lagi. Karena di gudang Bulog di seluruh Indonesia memang sudah tidak ada,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (13/3/2020).
Pantauan di lapangan, harga gula mulai mengalami kenaikan. Harga gula bisa mencapai Rp 18 ribu per kilogram. Hal itu terjadi, karena gula tiba-tiba langka dipasaran. Ironisnya, gudang Bulog di seluruh Indonesia sudah kosong.
Pemerintah diminta untuk menjawab kelangkaan gula pasir ini. “Kami mendesak pemerintah untuk segera menjawab atas kelangkaan gula. Manakala, memang hasil pertanian yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat, maka tidak ada solusi yang bisa diberikan selain impor,” ujar Hasan.
Pihaknya sudah melakukan pengecekan stok gula di gudang Bulog. Hasilnya, dari laporan Bulog sendiri gula memang sudah tidak ada stok sama sekali.
“Kalau ini akan dilakukan budidaya gula tentunya harus membenahi manajemen yang selama ini tidak rasional dan tidak demokratis. Karena masih ala-ala Belanda,” paparnya.
Menurut mantan Bupati Probolinggo ini Hasan, petani yang ingin bercocok tanam tebu selalu keluhannya pada rendemen. Dari dirinya kecil sampai punya cucu selalu bunyinya di angka 6 sampai 7. “Tidak pernah 9 dan 10,” tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, subsidi yang diberikan pemerintah secara langsung tidak melalui asosiasi apapun. Agar seluruh subsidi yang diberikan pemerintah dari uang rakyat langsung kepada rakyat bisa dirasakan. “Tentunya memberikan subsidi langsung kepada rakyat, tidak melalui asosiasi. Pokoknya hapus adanya asosiasi tentang petani tebu,” tegasnya.
Karena itu, asosiasi apapun yang membuat masyarakat enggan menanam tebu hendaknya dibubarkan. Sebab, di desa sudah ada manajemen bagus yang sedang tren yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
“Jadi, berikan subsidi itu kepada BUMDes. Karena BUMDes itu tahu secara langsung siapa pemilik tanah dan siapa yang mempunyai hak untuk mendapatkan subsidi. Inilah selama ini permainan-permainan yang kotor, yang harus sudah dibenahi oleh pemerintah,” jelasnya. (bm)