BANGKALAN, PETISI.CO – Peningkatan infratruktur jalan nasional di Madura mulai ada titik terang setelah beberapa kali H Syafiuddin, anggota Komisi V DPR RI selalu berteriak saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian PUPR.
H Syafiuddin Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengutarakan bahwa usulan peningkatan jalan nasional di Madura selalu digaungkan dalam setiap digelar RDP dengan Kementerian PUPR.
Mengingat jalan nasional di Madura tersebut sudah tidak memadai, sisi lain peningkatan kendaraan Madura naik secara signifikan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan atau pelebaran jalan.
Hal tersebut disampaikan H Syafiuddin usai memberikan sambutan pada saat semarak hari santri. Gus Muhaimin panglima santri menyapa di Pondok Pesantren Nurul Cholil Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan pada Minggu (24/10/2021).
Dikatakan H Syafiuddin, Alhamdulillah setelah mengawal secara konsisten dan serius setiap RDP dengan Kementerian PUPR, sehingga usulan pelebaran jalan nasional Madura saat rapat kerja dengan Kementerian PUPR pada 09 Juni 2021 telah diprogramkan di tahun 2022.
‘Peningkatan jalan nasional di Madura yang membentang dari Kabupaten Bangkalan sampai Sumenep,” paparnya pada media yang hadir.
H Syafiuddin selain sebagai anggota Komisi V DPR RI, sekaligus menjabat sebagai ketua PKB Kabupaten Bangkalan ini menjelaskan, proyek peningkatan jalan dalam hal ini pelebaran jalan akan dikerjakan secara tahun jamak (Multi Years).
Sementara paket pembiayaan proyek tersebut dibiayai oleh Suku Bunga Syariah Negara (SBSN)
‘Oleh karena itu, kami akan mengawal serius proyek pelebaran jalan nasional di Madura sampai tuntas,” jelasnya.
Dengan dilaksanakannya pelebaran jalan nantinya, pertumbuhan ekonomi Madura lebih cepat, dengan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan Madura dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura.
“Karena peningkatan infrastruktur jalan nasional Madura adalah kunci pemerataan pembangunan infrastruktur jalan serta kesejahteraan masyarakat Madura. Dengan pelebaran jalan nasional di wilayah Madura akan berdampak langsung terhadap perekonomian Madura. Madura sebagai penghasil Garam, Jagung dan destinasi wisata,” sambungnya.
Karena hal tersebut, ia meminta implementasi Perpres 80 segera cepat di eksekusi seperti jalan selatan Modung -Sereh, Pelabuhan Tanjung Bolu Pandan dan jalan akses Suramadu Bulu Pandan.
“Harapannya, pemerintah pusat merubah anggaran pembiayaan dari kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) dirubah menjadi pembiayaan APBN, mengingat para pengusaha atau investor belum pada masuk ke Madura sejak Perpres ini ditandan tangani tahun 2019,” papar H Syafiuddin.
Beberapa proyeknya adalah
• Modung -Sreseh (APBN),
• Pembangun Tol Bulupandan (KPBU)
• Pembangunan Pelabuhan Bulupandan (KPBU)
• Pembanguan IISP (KPBU)
• Modura Industrial seaport city (swasta)
• Industri terpadu dengan pelabuhan Tanjung Bulupandan (Swasta)
• Dari Total 30 Triliyun, hanya 300 milyar APBN untuk Jalan Sreseh -Madun-Modung.
• Penyangga Madura (Sampang,Pemekasa dan Sumenep) sebesar 7 Triliyun
Oleh karena, itu meminta pembiayaan untuk Bangkalan dan penyangga Madura sepenuhnya di biayai oleh APBN, agar pembangunan Madura cepat terealisir, harus take over pembiayaan dari KPBU menjadi APBN.
“Oleh sebab itu di butuhkan sinergitas dari berbagai stakeholder, agar program tersebut dapat terealisasi,” pungkasnya. (san)
