LAMONGAN, PETISI.CO – Banyaknya keluhan petani yang datang pada dirinya, membuat Anshori Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan dan anggota lainnya segera melakukan langkah konkrit untuk mengakomodir salah satu pejuang ketahanan pangan nasional, yakni dengan melakukan sidak, Rabu (10/3/2021) ke gudang Bulog Subdrive III Bojonegoro dan pasar Babat.
Tujuan pertama kita adalah ke pasar Babat untuk memastikan dan memantau kegiatan perekonomian masyarakat, sekaligus paparan kondisi pasar se Kab. Lamongan yang di kelola PD. Pasar.
“Alhamdulillah dari pantauan kita, geliat ekonomi masyarakat di pasar mulai ramai dan daya belinya pun mulai meningkat, salah satu faktornya karena lagi musim panen,” ujarnya.
Berikutnya, pihaknya bergeser ke gudang Bulog, yang menurut Anshori, sidak ini perlu dilakukan sebagai bentuk nyata sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan para petani menghadapi rencana pemerintah yang akan mengimport 1 juta ton beras di tengah musim panen padi para petani.
Anshori juga membeberkan, kondisi yang terjadi di lapangan kepada Bulog, apakah itu terkait produksi padi, harga padi maupun permainan para tengkulak.
“Kita berharap Bulog bisa segera menyerap padi para petani dan memotong mata rantai tengkulak, karena sampai hari ini Bulog hanya menyerap beras, makanya kita minta ketegasan Bulog untuk juga segera menyerap padi,” ujarnya.
Selain itu politisi asli Desa Keben Kec. Turi ini juga mengatakan bahwa, Komisi B DPRD Lamongan secara bulat menolak impor beras.
Pasalnya impor beras dapat dipastikan merusak harga padi di tingkatan petani, dan tentu yang terdampak langsung adalah petani se Indonesia, khususnya juga petani Lamongan.
“Karena kita tahu masyarakat Lamongan mayoritas adalah petani,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai faktor kenapa menolak import beras, mereka para petani mengeluh bahwa biaya tanam, perawatan tidak sebanding dengan hasil panennya, karena harga padi anjlok dan harga pupuk juga naik.
“Dalam mata batin kita, sangat miris dengan nasib petani yang mengalami kerugian, apalagi kalau impor beras sampai terjadi,” ujarnya.
“Buat apa kita bersusah payah mengajak para petani untuk meningkatkan produksi padi, sehingga Kabupaten Lamongan ini menjadi lumbung pangan Nasional, produksi padinya tertinggi nomer 1 di Jawa timur, dan nomer 3 se- Indonesia, jika harga gabah anjlok dan merugikan petani,” ujar Anshori dengan nada geram.
Lebih jauh Anshori juga mengungkapkan, hari Senin pihaknya berencana melaksanakan Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Bulog, mitra kerja Bulog, Satker dan OPD terkait.
Tujuannya tak lain adalah bentuk tanggung jawab moral kita serta mencari jalan terbaik, terkait anjloknya harga padi.
Selain itu, kita juga meminta Bulog Subdivre III Bojonegoro turut menolak impor beras, dan menyampaikan aspirasi petani ke kantor pusat Bulog di Jakarta.
Sementara itu, usai menemui rombongan Komisi B DPRD Lamongan Hendra Wakil Pimpinan Bulog Subdivre III Bojonegoro juga sependapat dengan sikap Komisi B, bahwa impor belum dibutuhkan saat ini.
Lebih spesifik Hendra juga mengungkapkan penyerapan beras sudah mulai, dan hari ini sudah ada 20 ton beras yang diserap. Pihaknya juga tetap berkomitmen menindaklanjuti masukan – masukan yang ditemukan oleh komisi B di lapangan.(ak)
