BONDOWOSO, PETISI.CO – Hindari guru maupun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang fiktif, karena dalam waktu dekat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso akan menerjunkan tim verval dari Perempuan Bangsa DPC PKB bersama stakeholder terkait sebelum Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso realisasikan anggaran.
Hal ini ditegaskan oleh ketua Fraksi PKB DPRD Bondowoso, H. Tohari, dalam release voicenya, Sabtu (18/12/2021).
Menurutnya, semakin merebaknya isu tentang beberapa guru PAUD di Kabupaten Bondowoso seperti yang sudah disampaikan dari Fraksi PKB di pendapat akhir. Ada beberapa catatan di penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, terkait anggaran guru PAUD.
Dalam catatan tersbut, pertama PKB mengusulkan honor guru PAUD dari semula 0 itu, kini dikembalikan menjadi Rp 350 ribu. Kemudian, agar Pemda melaksanakan verval kepada guru dan lembaga PAUD yang ditengarai ada beberapa yang fiktif.
“Dari yang disampaikan Fraksi PKB, kami sudah melakukan konsultasi ke DPC PKB untuk membentuk tim verval yang nanti akan beranggotakan perempuan bangsa di Kabupaten Bondowoso. Kita punya potensi perempuan PKB di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa,” tegas H. Tohari.
Selain itu, ia mengaku, bahwa pihaknya akan meminta kepada Perempuan Bangsa DPC PKB untuk kemudian dapat melakukan advokasi dan verifikasi terhadap keberadaan guru maupun lembaga PAUD.
“Ini menjadi penting, karena kita tidak ingin dana yang tidak begitu besar ini, jangan sampai dipergunakan pada hal yang tidak semestinya. Kemudian nanti apa yang dihasilkan oleh Perempuan Bangsa DPC PKB akan kami sampaikan pada Pemda agar menjadi salah satu acuan dan pertimbangan berkaitan dengan pencairan dana honor guru PAUD di Tahun 2022,” katanya sambil mengimbuhkan, nanti dipastikan sebelum dana ini dicairkan, kami sudah akan menyetor nama-nama lembaga PAUD yang ditengarai fiktif agar ditindak lanjuti oleh pemda.
Sekadar diketahui, honor guru PAUD di Kabupaten Bondowoso untuk Tahun 2022, direncanakan hanya akan dicairkan selama 6 bulan. (tif)
