BONDOWOSO, PETISI.CO – Sejumlah perwakilan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bondowoso, memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso, karena belum membayarkan honor setelah mereka merampungkan tugasnya.
“Sebelum teman – teman berunjuk rasa, kami sudah melakukan koordinasi dengan sekretaris dan bendahara KPU, namun tidak ada respon. Kami bersama teman-teman sehingga ngeluruk ke sini, mau memprotes karena tidak ada kejelasan tentang pemberian honor,” kata Abduh, Ketua PPK Tegalampel, Senin (13/5/2019).
Disamping itu, ia menyebutkan, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang selalu menjadi alasan tersendatnya pembayaran honor. Padahal, KPU sendiri tidak pernah memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berkaitan dengan SPJ.
“Dari awal sebelum pelaksanaan pemilu tiba, kami ingin sekali diberikan semacam Bimtek, tentang SPj. Tapi ini sangat lucu, pemilu sudah usai, KPU masih mengadakan Bimtek. Bahkan, Bimtek itu akan dilaksanakan oleh sekretariat KPU sendiri,” ungkapnya.
Tak hanya itu saja yang diakui, bahwa telah terjadi kejanggalan pendistribusian dana yang sebelumnya ada di KPU. Menurutnya, honor seharusnya diberikan bulan Maret, malah bulan April.
“Bulan Maret itu banyak kegiatan yang membutuhkan anggaran, sehingga teman-teman mencari solusi dengan mencari pinjaman terlebih dahulu,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika honornya belum terselesaikan, maka pihaknya akan mendatangi KPU untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran.
“Kami bersama teman-teman PPK dan KPPS se-kabupaten Bondowoso, akan datang lagi, untuk menagihnya,” ancamannya.
Sementara itu, Ketua KPU Bondowoso, Hairul Anam, membenarkan, bahwa PPK dan PPS datang ke KPU menuntut honor yang bulan Maret.
“Honor yang belum diberikan kepada mereka, karena masih ada kendala, yakni administratif yang harus dipenuhi. Sebab, PPK dan KPPS sampai saat ini belum menyelesaikan SPJnya. Ini anggaran negara. Dan kita harus mempertanggung Jawabkan yang kita gunakan,” tutur Anam pada sejumlah wartawan.
Anam sapaannya, membantah jika dibilang tidak adanya Bimtek. “Kalau Bimtek kita melaksanakan dari awal. Jangankan Pemilu, Pilkada kita juga melaksanakan Bimtek terhadap peng-SPJ-an,” jelasnya.
Seraya mengakui proses SPJ memang ada kendala di masing-masing PPK dan KPPS, yaitu tidak sama antara pembuat dengan tim koreksi di KPU.
“Kita bersama sekretariatan akan menggelar rapat koordinasi dengan PPK dan kelompok PPS. Harapan kami, dalam waktu singkat permasalahan ini bisa clear,” pungkasnya.(tif)
