Jelang Pilgub, Sikap Politik Elit Pemprov Jatim Terbelah

oleh
Gubernur Jawa Timur Soekarwo memimpin apel pagi di awal tahun 2018, meminta ASN netral di tahun politik ini.(dok).

SURABAYA, PETISI.CO – Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo selalu meminta kepada  ASN (Aparatur Sipil Negara) agar memfokuskan birokrasi yang melayani dan netral pada proses politik.

Apalagi, tahun 2018 merupakan tahun politik di Jatim dengan 1 pemilihan gubernur (Pilgub) dan 18 pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, aktifitas tidak netral tidak diperbolehkan di lingkungan ASN.

Tak hanya itu, Pakde Karwo juga selalu menegaskan, tugas ASN adalah menjaga netralitas dalam Pilkada, jika tidak netral, maka akan menuai sendiri hasilnya.

Sayangnya, apa yang terjadi di lapangan bisa jadi berbeda.   Perebutan tahta Jatim-1 antara Saifullah Yusuf dengan Khofifah Indar Parawansa,  sedikit banyak  juga mempengaruhi sikap politik para oknum pejabat Pemprov Jatim.

Beberapa elit birokrasi di jajaran eselon II ‘’sepakat’’ mengamankan posisi salah satu kandidat Gubernur Jatim pada perhelatan Pilgub, Juni 2018 mendatang.

‘’Apalagi di masa kampanye ini, para pejabat itu kerap melakukan pertemuan di sebuah kafe di kawasan elit Surabaya Timur. Agenda yang dibicarakan tak lain strategi pemenangan salah satu calon,’’ ujar sumber petisi.co di Pemprov Jatim Jl. Pahlawan, Surabaya, Rabu (21/2/2018).

Menurutnya, sebagian besar dari para oknum itu adalah kepala biro dan kepala dinas. Sebagian lainnya adalah pejabat setingkat kepala bidang dan kepala bagian.

Bisa dipastikan, sepekan mereka menggelar pertemuan hingga tiga kali.

Forum tersebut, terangnya, tidak hanya didominasi dari para pejabat Pemprov Jatim. Ada juga kalangan PNS dari perguruan tinggi di Surabaya.

Motor penggeraknya, ungkap pejabat yang enggan disebut jati dirinya itu, adalah Am yang direstui Ad. Pejabat lainnya yang terlibat antara lain No, Wa, Ft dan Ci. Selain itu, ada Sk dan Ht dari kalangan perguruan tinggi.

Tapi, paparnya, keterlibatan mereka dalam tim salah satu pasangan calon Pilgub Jatim tersebut  mendapat perlawanan dari sesama birokrasi, khususnya mereka yang menjabat di posisi strategis di jajaran eselon III dan IV.

‘’Mereka yang menghendaki perubahan ini memberikan dukungan kepada pasangan calon lainnya. Meski dukungan itu tidak dalam bentuk kaukus politik birokrasi,’’ tandasnya.

Ditemui terpisah, salah seorang kepala biro di lingkungan Setprov Jatim membenarkan adanya kaukus politik elit birokrasi Pemprov Jatim untuk salah satu kandidat Gubernur Jatim.

‘’Ini kan bagian dari dinamisasi politik di Pilgub,’’ ujarnya berdiplomasi.

Kaukus tersebut, menurut Am, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kaukus ini, lanjut dia, tidak lebih ruang informal yang merepresntasikan sikap politik elemen warga Jatim yang mempunyai hak pilih.

Hal senada juga dikemukakan Jh. ‘’Kita menghendaki perubahan. Karena itu, kami memberikan dukungan politik kepada salah satu calon gubernur,’’ ucap Jh yang menjabat kepala bagian di Pemprov Jatim.

Dijelaskan, penggalangan dilakukan dengan membangun komunikasi informal. Diskusi yang dilakukannya tidak pada satu tempat. Tidak pula pada forum-forum yang sengaja dibentuk di gelanggang pilgub.

Sementara, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs Benny Sampirwanto, Msi dikonfirmasi adanya dukung-mendukung dari ASN Pemprov. Jatim ke pasangan calon Gubernur, dia membantahnya. Menurut Benny, dipastikan semua ASN  netral.

Apalagi, jauh-jauh hari sebelumnya, kata Benny, Gubernur sudah sering mengingatkan kepada semua ASN untuk netral di  pentas Pilgub 2018 ini. Gubernur, kata Benny, juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE).

Dalam surat edaran tersebut juga memuat sanksi untuk ASN yang terbukti tidak netral, mulai surat teguran hingga pemberhentian dari jabatan.

Sedang Komisioner Bawaslu Jatim, Totok Harijono, dikonfirmasi soal dugaan keterlibatan PNS di Pemprov Jatim di arena Pilgub,  mengaku tidak bisa melakukan penindakan.

Sebab, lanjut pria yang berdiam di Malang ini, dugaan keterlibatan elit birokrasi Pemprov Jatim untuk salah satu nomine kontestan Pilgub merupakan representasi sikap politik elemen masyarakat.

‘’Lain halnya jika mereka mengerahkan massa. Tindakan itu jelas pelanggaran. Jika hal tersebut terbukti, kami tidak segan-segan menindaknya,’’ imbuh Totok yang bertugas di Bidang Penindakan Bawaslu Jatim.

Sebagai aparatur negara, Totok berharap, mereka bersikap netral. ‘’Sikap tersebut lebih bijak, arif, cerdas, bernurani dan santun,’’ ucapnya.(mu/kip)

No More Posts Available.

No more pages to load.