BLITAR, PETISI.CO – Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr Toni Hermanto, M.H. bersama Gubernur Jatim, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Sos. dan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf M.A. meninjau lokasi ledakan petasan di Dusun Tegalrejo Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Selasa (21/2/2023).
Tampak yang mendampingi pejabat Provinsi Jawa timur tersebut di antaranya Kapolres Blitar Kota, AKBP Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si. dan sejumlah pejabat Forkopimda Blitar Raya, yaitu Wali Kota Blitar, Drs H. Santoso, M.Pd, Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah dan Kapolres Blitar, AKBP Anhar Arlia Rangkuti.
Sesampainya di lokasi, Kapolda Jatim bersama para pejabat yang hadir langsung menyerahkan santunan kepada para warga yang terdampak peristiwa ledakan di Dusun Tegalrejo Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.
Kapolda Jatim, Irjen Toni Hermanto bersama Gubernur dan Pangdam V Brawijaya melihat kondisi rumah warga yang hancur akibat ledakan petasan di lokasi.
Sebelum ke lokasi ledakan, Kapolda Jatim, Gunernur dan Pangdam sempat menjenguk balita, salah satu korban ledakan yang menjalani perawatan di RSUD Srengat, Kabupaten Blitar.
Dalam kesempatan tersebut Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan terkait dengan kasus ledakan di Dusun Sedeng Ponggok, saat ini polisi tengah melakukan proses penyidikan lebih lanjut.
“Saat ini masih proses penyidikan dan nanti siapa saja yang terkait dengan ledakan ini akan kita proses hukum,” ungkap Kapolda Jatim, Irjen Toni Hermanto.
Lebih lanjut Irjen Pol Toni Harmanto menjelaskan, saat ini 3 korban sudah diidentifikasi, kami memastikan bahwa Polda Jatim akan melakukan operasi petasan ilegal dalam beberapa hari ke depan dengan sandi Operasi Bina Kusuma.
Operasi ini diadakan sebagai pengingat pada masyarakat agar menghindari kegiatan yang menyangkut alat peledak dan praktik pembuatan mercon ilegal.
“Ketiga korban sebelumnya sudah dalam proses identifikasi oleh pihak kepolisian. Menjelang Ramadan ini kita harus memerangi praktik pembuatan mercon ilegal. Beberapa hari ke depan kami akan mengadakan operasi, tujuannya mengingatkan pada masyarakat agar menghindari kegiatan pembuatan mercon,” jelasnya.
Selanjutnya, Gubernur Jatim, Khofifah menyampaikan Pemprov Jatim akan membantu proses rehabilitasi bangunan rumah warga yang rusak terdampak ledakan.
Jadi, saya koordinasi dengan Bupati supaya kami bisa memberikan intervensi terhadap rehabilitasi rumah warga yang terdampak. “Untuk bisa memberikan intervensi, kami butuh payung hukum,” kata Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah meminta Bupati Blitar membuat Surat Keputusan (SK) tanggap darurat bencana sosial, supaya Pemprov Jatim dan Pemkab Blitar bisa sharing dalam intervensi terhadap warga terdampak ledakan.
“Perlu payung hukum SK Bupati soal tanggap bencana sosial, sehingga menjadi payung hukum bagi proses intervensi korban terdampak, kami akan sharing antara Pemprov dan Pemkab,” ujarnya.
Khofifah mengaku sudah komunikasi soal itu dengan Bupati Blitar, Rini Syarifah. Menurutnya, setelah SK Bupati keluar dan proses identifikasi selesai, rehabilitasi terhadap rumah warga terdampak bisa segera dilaksanakan.
“Saya sudah komunikasikan dengan Bupati. Setelah proses identifikasi selesai, saya rasa proses rehabilitasi dari yang terdampak bisa kami lakukan,” pungkasnya.
Sedangkan Bupati Blitar, Rini Syarifah mengatakan sudah mengeluarkan SK tanggap bencana sosial. Sekarang, Pemkab Blitar masih melakukan asesmen dan mendata jumlah rumah warga yang rusak dampak ledakan.
“Sekarang, kami masih melakukan asesmen dan mendata jumlah rumah warga yang terdampak peristiwa itu,” ungkapnya. (min)
