BAGIAN IV
Tudi terkesan dengan kemajuan negara ini. Konon pada tahun 1960-an Korea adalah negara miskin sama dengan negara-negara miskin lainnya di Asia dan Afrika.
Namun, saat ini negara Korea Selatan telah menjelma menjadi negara maju berteknologi tinggi. Korea Selatan memiliki keunggulan di bidang telepon genggam, semikonduktor, mobil, bahan kimia dan baja.
Republik Korea sebenarnya tidak banyak memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang menonjol. Namun kerja keras, kegotongroyongan melalui gerakan Semaul Undong dan semangat ke-Korea-an di bawah kepimpinan yang kuat semasa Presiden Park Chung-hye-ayah Presiden Park Geun-hye, kemajuan yang siginifikan berhasil diraih dan mengantarkannya menjadi salah satu yang tertangguh di dunia.
Republik Korea berhasil menduduki posisi pretigeous yakni ranking 1 dunia di berbagai bidang, yakni e-government, DRAM memory chips, LCD display, mobile phone, shipbuilding, internet speed dan rangking ke-5 untuk autos dan refinery capacity.
Selain itu ranking ke-6 untuk produksi baja global dan kemudahan berbisnis menurut Bank Dunia.
Di bidang pembuatan kapal, market share ROK di dunia mencapai 41%. Hal ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan Jepang sebesar 29% dan China 24%.
Republik Korea menawarkan peluang yang baik sebagai sumber modal/investasi, teknologi dan produk-produk teknologi.
Hubungan Indonesia-Korea Selatan
Hubungan Indonesia – Korea Selatan terus menguat dan pada tahun 2017 memasuki babak baru “Special Strategic Partnership” yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in pada saat kunjungan Presiden Korea Selatan ke Indonesia.
Di bidang ekonomi, berbagai upaya diplomasi ekonomi dilakukan baik melalui forum bisnis besar maupun kecil, pada tingkat Dubes dengan chairman atau CEO Chaebol Korea Selatan maupun pada tingkat teknis.
Upaya mendorong pengusaha-pengusaha ROK untuk berinvestasi khususnya di bidang infrastruktur di Indonesia masih menjadi tantangan besar.
Pengusaha ROK umumnya tidak terlalu sabar untuk mengikuti prosedur yang cukup panjang, seperti proses pelelangan proyek dan lebih menyukai penunjukan langsung. Mereka tidak terlalu pro-aktif dalam mengeksplor peluang-peluang bisnis dan investasi di luar negeri dibandingkan misalnya dengan RRT dan Jepang.
Selain itu, saat itu terdapat masalah yang menghambat direalisasikannya proyek investasi besar, seperti Posco dan Lotte Chemical. Hal ini berdampak cukup substansial, karena mereka berposisi sebagai “Kapal Induk” yang diikuti oleh “Kapal-Kapal” kecil investasi lain.
Untuk investor di bidang labor intensive industry, terdapat kekhawatiran tentang labor cost yang meningkat substansial.
Dengan kerja keras, fokus pada penyelesaian hambatan investasi, dan Tersedianya Daftar Proyek Investasi Prioritas untuk masing-masing daerah, Indonesia akan menjadi lebih menarik bagi FDI perusahaan ROK.
Indonesia menghadapi persaingan dengan negara lain seperti Vietnam yang dipandang lebih menawarkan kemudahan dan jaminan investasi.
Vietnam menjadikan dirinya lebih menarik untuk tujuan bisnis dan investasi relatif dibandingkan dengan Indonesia. Negara ini memberikan garansi investasi dalam hal terjadi perubahan aturan hukum dan kebijakan.
Selain itu sebagai negara sosialis, Vietnam menetapkan ‘price ceiling‘ dalam perolehan tanah untuk para investor yang terbagi dalam berbagai wilayah. Harga tanah menjadi lebih menarik dan terjangkau bagi para investor.
Di Vietnam, investor asing tidak dapat membeli hak milik atas tanah, namun mereka dapat menyewa tanah dengan masa sampai 70 tahun.
Concern utama pengusaha ROK untuk berbisnis dan berinvestasi di luar negeri adalah perlunya jaminan pemerintah mengenai investasi mereka dan permasalahan “land acquisition”.
BKPM memang telah menciptakan “one stop service” untuk memberikan pelayanan yang transparan, cepat, mudah dan murah. Namun waktu itu, banyak pengusaha masih menjumpai proses perijinan yang terlalu panjang.
Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan pertambangan waktu itu menginformasikan mereka harus menempuh 963 perijinan. Dari jumlah tersebut, 550 perijinan sudah diselesaikan dalam waktu lebih dari 2 tahun.
Berbagai tantangan domestik, saat Tudi masih penempatan di Korea Selatan, dipandang sangat mempengaruhi efektifitas kinerja diplomasi Indonesia.
Tantangan itu diantaranya masih lemahnya konektifitas antar pulau di Indonesia, kurangnya kepastian hukum di Indonesia, seringnya demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah dan hak-haknya dan menjadikan investasi di Indonesia semakin berbiayai tinggi.
Selain itu, kurangnya brosur-bahan promosi, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait di Indonesia yang antara lain disebabkan tidak adanya daftar yang jelas yang memuat “contact person” pejabat berwenang terkait rencana investasi asing di berbagai sektor spesifik, dan lain-lain.
Semenanjung Korea
Di bidang politik keamanan, isu yang terus mengemuka adalah situasi Semenanjung Korea.
Kondisi hubungan Korea Selatan dan Korea Utara sejak pemecahan oleh AS dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia II, masih sangat dinamis kadang bergerak sangat positif namun tiba-tiba membalik (reversal).
Ada sebagian masyarakat di Korea Selatan yang menginginkan penyatuan kembali Korea.
Sejak pemisahan kedua Korea, pengaruh perang ideologis antara AS yang liberal kapitalis dengan Uni Soviet yang sosialis komunis sangat kuat dan menjadikan upaya reunifikasi menemui tantangan yang tidak mudah.
AS berkepentingan mengamankan pengaruhnya terhadap Korsel sementara Uni Soviet, setelah bubar diteruskan oleh Rusia, berkepentingan terhadap Korea Utara.
Kondisi ini menjadi semacam “jebakan” yang sulit untuk keluar, lebih-lebih dengan adanya perang Rusia-Ukraina, dimana AS dan Rusia semakin erat merangkul kawan-kawannya masing-masing.
Dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea itu dapat dilihat seperti pada peristiwa Agustus 2015. Hubungan kedua negara sempat mendekati babak baru “rujuk.”
Kedua negara itu melakukan perundingan secara maraton sejak 22 Agustus s/d Rabu 25 Agustus 2015. Mereka menyepakati sejumlah hal terkait insiden ledakan ranjau darat.
Korea Utara akan menyampaikan penyesalan atas insiden ledakan ranjau darat dan menghentikan status “state of semi war.”
Sementara, Korea Selatan setuju menghentikan propaganda siaran pengeras suara yang diarahkan ke wilayah Korea Utara.
Kedua negara sepakat mengatur reunion keluarga-keluarga yang terpisah dan meningkatkan saling kunjung nonpemerintah (non-government exchanges).
Perundingan maraton selama 4 hari tersebut berlangsung di desa gencatan senjata Panmunjeom dan dihadiri oleh National Security Chief Kim Kwan-jin dan Unification Minister Hong Yong-pyo dari Republik Korea, sementara dari Korea Utara adalah Hwang Pyong-so orang Kedua di Korea Utara, Kim Yang-gon pejabat tertinggi Korea Utara untuk urusan Antar Korea.
Namun, membaiknya hubungan itu masih sangat “fragile“. Pada Februari 2016, Semenanjung Korea kembali memanas. Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-4 dan peluncuran rudal jarak jauh. Ini menjadikan Korea Selatan yang tadinya mulai adem “mencak-mencak” kembali.
Korea Selatan beraksi serius dengan menempatkan tambahan sistem rudal Patriot AS Bateri D 1-43 Unit Artileri Pertahanan Udara yang berada di Fort Bliss Texas. Rudal Patriot dengan kecepatan tinggi tersebut dapat mencapai jarak ketinggian 40 km dan dapat meng-intercept rudal jarak pendek Korea Utara KN-01, KN-02 dan rudal jarak jauh Scud dan Rodong yang diarahkan ke Korea Selatan.
Selain itu, mereka menutup kompleks industri Kaesong yang menjadi simbol terakhir rekonsiliasi kedua Korea.
Penutupan kompleks industri yang terletak di kota perbatasan Korea Utara tersebut menjadi langkah “unprecedented” selama 16 tahun sejak dicanangkannya kerjasama ekonomi kedua negara pada pertemuan “summit” pertama Republik Korea – Korea Utara pada 2000.
Korea Utara yang marah selanjutnya melakukan pengusiran warga Korea Selatan dari kawasan tersebut.
Aksi-reaksi pun berlanjut. Pemerintah Republik Korea memutus transmisi listrik dan pasokan air ke komplek industri Kaesong di Korea Utara.
Sementara, Korea Utara memutus jalur komunikasi militer dan faksimil LO Barat yang merupakan jalur komunikasi terakhir yang tersisa antara Korea Utara – Korea Selatan.
Sampai saat ini situasi Semenanjung Korea masih complicated dan banyak diwarnai ketegangan. Indonesia yang memiliki hubungan baik sejak lama dengan kedua Korea mungkin dapat berperan sebagai “honest broker” bagi perbaikan hubungan kedua Korea.(habis)
