SURABAYA, PETISI.CO – Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto, bersama rombongan, baru-baru ini melaksanakan kunjungan ke Klinik Investasi yang terletak di Surabaya.
Tujuan dari kunjungan Kementrian PANRB kali ini adalah untuk memberikan dukungan langsung serta memeriksa layanan yang disediakan oleh Klinik Investasi, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan investasi di Surabaya tersebut.
Saat melakukan kunjungan tersebut, Erwan Agus Purwanto secara seksama memeriksa setiap aspek layanan yang diberikan oleh Klinik Investasi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa prosedur-prosedur yang terkait dengan perizinan investasi dijalankan secara transparan dan efisien.
Sebagai informasi, Klinik Investasi di Surabaya telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang mana hal ini merupakan sebuah pencapaian atas komitmen kuat dalam memastikan integritas investasi di Surabaya.
Dalam pernyataannya, Erwan Agus Purwanto menekankan pentingnya upaya pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di seluruh Indonesia, khususnya di tingkat daerah.
“Jadi, kita punya program RB (reformasi birokrasi) yang ditujukan untuk mereformasi satu pemerintahan, kalau di daerah ya satu daerah atau satu kota. Tapi kan itu pasti butuh waktu lama, sementara masyarakat ingin segera merasakan perubahan. Nah, salah satu caranya unit atau pelayanan ini diberi nama program zona integritas WBK dan WBBM yang merupakan miniatur dari reformasi birokrasi,” ungkap Erwan.
Menurutnya, Kementrian PANRB ingin membangun banyak sekali WBK di Indonesia. Pasalnya, kalau dilihat dari datanya, saat ini daerah yang punya unit pelayanan dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM masih sangat terbatas, mayoritas hanya diperoleh oleh kementerian, lembaga, dan juga di level provinsi.
“Ke depan, kita berharap Klinik Investasi Kota Surabaya bisa menjadi percontohan dan bahkan bisa menjadi tempat belajar tentang WBK dan WBBM bagi daerah lainnya, terutama yang berada di wilayah Indonesia Timur. Tentu ini sangat membantu kami Kementrian PANRB di dalam upaya membangun WBK dan WBBM di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang memang jumlahnya masih sangat terbatas,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Ikhsan, menyambut hangat kunjungan dari Kementerian PANRB dan mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang diberikan. Dia menekankan bahwa kerjasama antardaerah menjadi kunci dalam kesuksesan implementasi prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan peningkatan investasi.
“Nah, memang selama satu tahun terakhir ini, banyak dari daerah-daerah di Indonesia ini yang bekerjasama dengan Surabaya, mereka ingin mencontoh penerapan Sakip dan RB Surabaya. Alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan bisa diduplikasi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia ini,” pungkas Ikhsan. (dvd)
