SURABAYA, PETISI.CO – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyoroti bisnis kotor keberangkatan PMI secara ilegal. Bisnis tersebut, melibatkan beberapa sindikat. Salah satunya adalah Maskapai Penerbangan.
“Ada beberapa maskapai penerbangan internasional yang terlibat dalam bisnis kotor ini,” kata Kepala BP2MI, Benny Ramdhani kepada wartawan usai acara edukasi dan literasi keuangan dan perlindungan diri bagi calon PMI di Surabaya, Kamis (3/12/2020).
Secara resmi, B2PMI sudah mengirimkan surat ke maskapai penerbangan tersebut, agar tidak lagi terlibat dalam perizinan PMI. Kalau terlibat akan menyeret ke ranah hukum. “Pasti kita perkarakan jika ada maskapai yang terliabat,” tegasnya.
Dijelaskan, keberangkatan PMI ilegal ini bisnis kotor, karena menguntungkan pihak-pihak tersebut. Ia mencontohkan dari 1 PMI seorang pengusaha bisa mendapatkan keuntungan Rp 30-40 Juta. “Untuk lolos di Bandara seorang PMI harus bayar Rp 3 juta, meskipun biayanya ditanggung oknum sindikat,” ungkapnya.
Kasus yang kerap dialami PMI, menurutnya, adalah kekerasan, eksploitasi terkait gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja melebihi batas dan pelecehan seksual. 90 persen kasus ini dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) yang secara ilegal.
Yang paling banyak kasusnya adalah Arab Saudi, Timur Tengah dan Malaysia. “Sebenarnya agar terhindar dari hal-hal semacam ini harus memeperkuat diri dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, jangan ilegal,” ujarnya.
Pihaknya mengapresiasi program yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), yakni menganggarkan penyelenggaraan pendidikan pelatihan untuk mencetak pekerja migran Indonesia (PMI) yang profesional Rp 7,9 miliar. Bahkan ini termasuk anggaran sertifikasi kompetensinya.
Pada 2021 mendatang, lanjutnya, ada empat kegiatan besar yang dilakukan di kantor LPSA. Yakni penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan single data. Kegiatan ini sangat luar biasa sekali.
“Data ini menunjukkan siapa, berasal dari mana, bekerja di negara mana, apa sektor pekerjaannya, apa hak-hak yang harus diterima. Ini bisa jadi kontrol negara,” paparnya.
Menurutnya, kelamahan yang terjadi selama ini adalah belum memiliki single data. Tidak hanya di provinsi, antar lembaga saja masih terdapat perbedaan data. “Sembilan program prioritas BP2MI adalah modernisasi sistem menuju big single data,” tandasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Himawan Estu Bagijo mengaku sangat berterima kasih dengan BP2MI karena diberi anggaran untuk membangun semua balai latihan kerja lengkap dengan lab bahasa. Ini tugas baru yang harus dijalankan, yakni mensinergikan antara LP2TKI dengan BLK dan PMI yang akan berangkat kerja ke luar negeri.
“Untuk PMI Jatim yang mengalami kekerasan untuk tahun ini ada 89 orang. Sedangkan yang dipulangkan untuk tahun ini ada ratusan. Tapi semua prosesnya kita tangani hingga proses mengantarkan hingga rumah PMI,” ungkapnya.
Dijelaskan, PMI asal Jatim tahun 2019 sebanyak 68.740 orang, dengan jumlah tenaga kerja formal 25.886 orang dan informal 42854 orang. Negara tujuan terbanyak Taiwan 31.988 orang Hongkong 23.785 Malaysia 11.662 orang.
“Pandemi Covid-19 ada instruksi dari Kementerian Tenaga Kerja untuk penghentian sementara penempatan PMI. Penempatan PMI tahun ini mencapai 17.981 orang. Yang meliputi pekerja formal 5.963 orang dan pekerja informal 12.000 orang,” katanya. (bm)
