BONDOWOSO, PETISI.CO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa timur (DPMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama DPMD Pemkab Bondowoso, menggelar peningkatan kompetensi Kepala Desa (Kades), Senin (27/12/2021), bertempat di Balai Pelatihan Kerja. Tujuannya, untuk meningkatkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala DPMD Prmprov Jatim, Soekaryo menyebutkan, tujuan dari acara yang diselenggarakan ini adalah untuk mengajak semua Kades yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk bisa kreatif, produktif dan inovatif dalam menjalankan pemerintahan di Desa.
Selain itu, kami juga merencanakan akan mendatangkan narasumber digitalisasi dari Provinsi agar supaya bisa mempermudah para Kades untuk menjalankan tugasnya.
“Ini akan saya datangkan narasumber digitalisasi dari Provinsi agar supaya tidak manual lagi. Jadi kalau Kadesnnya pindah, arsip-arsip, catatan, Perbup, Perdes, dan sebagainya akan tetap menjadi satu,” katanya.
Selanjutnya, kami juga merencanakan dan akan menghadirkan ketua UMKM (Unit Mikro Kecil Menengah) dari Provinsi untuk mendorong para Kades Bondowoso supaya bisa menjadi Desa mandiri dan tidak hanya mengandalkan Dana Desa (DD).
“Kami ingin juga mendatangkan narasumber Kepala UMKM Provinsi untuk mengajak bagaimana Desa berusaha, agar menjadi mandiri, jangan hanya tergantung pada DD nanti,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Pemkab Bondowoso, Haeriyah Yulianti, mengungkapka, acara ini tidak hanya untuk meningkatkan BUMDes saja, tapi juga sebagai pembekalan ilmu kepada para Kades se-Kabupaten Bondowoso untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin Desa.
“Sebetulnya ini tidak hanya untuk pemberdayaan BUMDes, akan tetapi juga sosialisasi dalam rangka untuk pembekalan, paling tidak kepada para seluruh Kades dimana mereka sudah barang tentu butuh pembekalan wawasan ilmu untuk melaksanakan tugas-tugasnya ke depan,” ucapnya.
Haeriah, juga mengaku, Desa di Kabupaten Bondowoso hanya sekitar 30 persen yang BUMDes nya betul-betul berjalan dengan baik.
“Presentasenya bisa dikatakan mungkin kisarannya hanya sekitar 30 persen yang BUMDes nya memang betul-betul berjalan,” cetusnya.
Seraya menambahkan, minimnya BUMDes yang berjalan tidak maksimal dikarenakan adanya kesalahan dalam menentukan usaha yang akan dijalankan. Sebab, untuk bisa menentukan jenis usaha yang bisa dijalankan harus bisa mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa masing-masing.
“Untuk saat ini, menurut hasil evaluasi kami, mungkin karena memang ada kesalahan dalam menentukan jenis usaha, karena untuk memilih jenis usaha, paling tidak kita harus mencari dan tahu dulu, potensi Desa itu apa” pungkasnya.
Pantauan petisi.co, kegiatan tersebut, dihadiri oleh 209 Kades. Kemudian, diajari tentang tata kelola admistrasi yang baik dan digitalisasi data. (tif)
