BONDOWOSO, PETISI.CO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bondowoso rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPRD setempat, Kamis (28/1/2021).
Dalam raker tersebut, membahas tentang kemajuan infrastruktur di Kabupaten Bodowoso dan mekanisme pengelolaan dana, baik APBD maupun DAK mulai dari perencanaan dan seterusnya.
Ketua komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menjelaskan, rapat pada hari ini, yang pertama adalah dalam rangka persiapan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dan penyerapannya serta progres pembangunan fisik.
Kemudian membahas percepatan program kegiatan di PUPR untuk 2021 sebagaimana yang evaluasi diakhir 2020 kemarin.
“Kita minta agar kegiatan di PUPR Bondowoso segera dilakukan lelang. InsyaAllah bulan februari sudah mulai,” ujarnya.
Dinas PUPR selaku OPD teknik dan Barjas selaku OPD yang menawarkan ke pihak ketiga (kontraktor) tadi disarankan untuk terus berkomunikasi dengan baik.
“Peraturan tetap di atas segalanya dan regulasi tetap dipakai, agar tidak ada kata-kata putus kontrak serta pekerjaan terbengkalai,” katanya.
Di singgung hasil pembahasan LKPJ tahun 2020. Ia mengungkapkan, yang jelas, kondisi kemajuan infrastruktur yang ada berkembang.
“Infrastruktur di Bondowoso berkembang dan sangat pesat,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Bondowoso, Munandar, mengemukakan, surat dari Kemenkeu RI sudah turun terkait dengan penghematan anggaran. Maka dari itu, pelaksanaan kegiatan akan di launching dari awal baik itu proyek melalui penunjang langsung maupun melalui lelang LPSE.
“Yang pasti PUPR Bondowoso kedepannya lebih maju,” jelasnya.
Di tanya soal anggaran proyek di dinas PUPR pada tahun 2021 yang akan di lelang dan sistem penunjukan langsung?. Ia menyebutkan, proyek yang sumber dananya dari DAK kurang lebih Rp 57 miliar. Sedang DAU Rp 140 miliar.
“Semua dana itu nantinya untuk kegiatan infrastruktur jalan dan irigasi,” ringkasnya.(tif)
