MOJOKERTO, PETISI.CO – Rapat Kerja (Raker) Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya tahun 2023 dan Milad MUI ke 48 serta peringatan 1 Muharam 1445 H dilaksanakan di hotel Royal Trawas Mojokerto 28-29 Juli 2023.
Kegiatan raker tersebut dalam rangka pembahasan program kerja tahun 2024 dengan mengusung tema, “Dengan Rakerda dan Milad MUI Kita Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah, Wathoniyah dan Basyariah Menuju Surabaya Damai dan Harmoni”.
Hadir dalam rapat kerja tersebut, Ketua Umum MUI Kota Surabaya KH. Muhit Murtadlo beserta Jajaran, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Walikota Surabaya Dr. Moh Afghani Whardana SH, MUI Propinsi Jatim Prof. Dr. KH. Drs. Ali Maschan Musa M.Si.
Adapun susunan acara raker adalah, penyampaian materi ke MUI an dan Wasbang pada kegiatan rapat kerja (raker) tersebut, disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Kota Surabaya KH. Drs. Muhaimin Ali dan Ketua DPRD Kota Surabaya.
Selanjutnya sidang pleno 1 dan 2 terkait komisi serta laporan dari hasil sidang komisi di pimpin oleh Sekretaris Umum MUI Kota Surabaya KH. Drs. Muhaimin Ali dan Sekretaris KH. Drs. Shodiqun A Karim SH, M.Kn, yang diikuti peserta sidang Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan se Kota Surabaya.
Dalam paparannya, Sekretaris Umum MUI Kota Surabaya, KH. Drs. Muhaimin Ali, menyampaikan beberapa program kerja tahun 2024. Sementara yang menjadi sorotan utama pembahasan dalam raker tersebut adalah, terkait program pendaftaran haji yang sedang berlangsung, dimana dianggap perlu adanya perubahan.
Menurutnya, regulasi pendaftaran haji kedepan perlu ada peninjauan atau perubahan, yaitu hendaknya pendaftar akan di batasi mulai usia dewasa atau minimal sudah menikah (berkeluarga). Bahkan kalau perlu diperbolehkan di usia 20 tahun keatas mulai mendaftar.
“Oleh karena itu, dalam hal ini MUI Kota Surabaya merekomendasikan kepada pemerintah program pendaftaran haji hendaknya dibatasi mulai usia dewasa atau sudah menikah. Sebab kalau di biarkan seperti saat ini, nanti dalam jangka waktu 10-15 tahun kedepan panjangnya antrian bisa mencapai hingga 60 tahun. Jadi orang lahir ndak bisa haji, maka sistem itu nantinya akan bertentangan dengan ayat,” ungkap KH. Muhaimin Ali.
Sosok Ulama yang dikenal lantang menyampaikan visi dan misi dalam organisasi MUI ini, meminta dan merekomendasi pemerintah agar regulasi program pendaftaran haji perlu perubahan. Karena, nantinya orang yang berangkat haji tidak mampu dengan sendirinya kalau tidak diberangkatkan orang tua.
“Sehingga MUI Kota Surabaya mengadakan rapat kerja di tahun 2023 ini, yaitu untuk merekomendasi kepada pemerintah terkait pendaftaran calon haji agar dibatasi usia, hal ini juga dikarenakan lama dan panjangnya antrian, dimana sampai saat ini saja mencapai 30 tahun bahkan lebih,” papar Kiai Muhaimin.
Tak menutup kemungkinan, tambah Sekretaris MUI Kota Surabaya, dalam 10 tahun yang akan datang lamanya antrian bisa mencapai 60 tahun baru bisa berangkat, sehingga banyak mudharatnya terhadap kaum muslimin.
“Bukan hanya lamanya saja kalau ini diteruskan orang yang berangkat haji nanti di usia tua terus. Misalnya antrian sampai 60 tahun, orang lahir 5 tahun sehingga berangkatnya diusia 65 tahun. Jadi yang berangkat haji dari Indonesia akan didominasi oleh usia renta dan membutuhkan pendampingan. Lah kalau selalu ada pendamping ini yang menjadi akhirnya carut marut tidak karu karuan, karena mereka yang usia muda ndak bisa berangkat haji terkendala dengan panjangnya antrian. Disamping itu, terlalu lama uang di bank akan menimbulkan friksi friksi dari lawan politik penguasa dan juga kecurigaan terhadap pemerintah yang akhirnya banyak di soroti publik,” pungkas Kiai Muhaimin Ali.
Rapat kerja MUI Kota Surabaya tahun 2023 yang di gelar selama dua hari di Mojokerto berjalan lancar, dengan rumusan hasil rapat yang nantinya akan di sampaikan kepada seluruh anggota. (bah)
