Tiga Warga Jalan Kaki Mojokerto-Jakarta Temui Presiden
MOJOKERTO, PETISI.CO – Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto bersama Forpimda menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait aksi tiga warga Lebak Jabung Kacamatan Jatirejo yang berjalan kaki ke Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo, menuntut penutupan tambang Galian C, Senin (10/02/2020 ) di Balai Desa Lebak Jabung Kecamatan Jatirejo Mojokerto
Rapat koordinasi dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Edi Ikhwanto bersama anggota yang juga dihadiri Kepala Dinas PUPR Bambang Purwanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Didik Khusnul Yaqin, Camat, Kapolsek.
Edi Ikhwanto Ketua Komisi dari Fraksi PKB mengatakan, pihaknya datang kesini untuk koordinasi dan memperjuangkan sama yang dilakukan tiga warga Lebak Jabung yang berjalan kaki terkait dampak kerusakan lingkungan akibat galian C.
Bambang Purwanto mengatakan, akibat galian C, banyak jalan rusak dan tidak diperbaiki oleh pemerintah, ada alasannya karena kalau kita perbaiki dan belum ada setahun pasti rusak dan kami akan bermasalah dengan hukum nantinya.
“Sebenarnya penambang yang memperbaiki jalan rusak di sekitar galian C, biar kepentingan masyarakat terselesaikan dan kami juga sudah mempertimbangkan lokasi galian tersebut produktif atau tidak, kalau tidak produktif ya tidak dikeluarkan UKL dan UPL,” kata Bambang.
Didik Chusnul Yaqin menyampaikan peran DLH dalam galian C yang mengeluarkan dukomen UKL dan UPL, tapi untuk rekomendasi dikeluarkan oleh dinas PUPR.
“Jadi tugas DLH itu memastikan bahwa lingkungan itu bisa dikelola dengan baik,” ujar Didik Kadis DHL.
Selanjutnya anggota DPRD M Syaiku Subhan yang juga Ketua Fraksi Hanura menjawab aduan masyarakat terkait saluran air terputus, air keruh dan galian dekat makam.
Menurut undang-undang galian C tidak boleh dikeruk dengan kedalaman lebih dari 8 meter, jarak dengan sungai, hutan dan pemukiman warga minimal 50 meter.
“CSR atau kompensasi pengusaha tambang itu harusnya untuk revatilisasi kerusakan akibat galian C,” kata Syaiku.
“Dari hasil koordinasi ini kita akan menggelar rapat dengan bupati untuk merumuskan solusinya seperti apa nanti hasilnya kita sampaikan kepada Gubernur,” kata Ketua Komisi ini.(nang)
