MOJOKERTO, PETISI.CO – Untuk menunjang kesejahteraan dan kesehatan warga Kabupaten Mojokerto, Komisi IV DPRD mengadakan kujungan kerja ke kantor DPRD Kabupaten Klaten Jateng guna pemantapan Raperda APBD TA 2020 bidang kesehatan dan keluarga berencana, Selasa (29/10/2019).
Pimpinan rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Ketua Komisi IV DPRD, H Sopii, S.P didampingi Hj Evi Kusumawati S.TP (wakil ketua) dan Amirudin, SPd (sekretaris), diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD, H Edy Sasongko, SH didampingi Muh Mujab, S.H, M.Si (Kabid Penataan dan Administrasi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Dr. Sri Sundari Indriastutik, M. Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan).
Sri Sundari selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah meluncurkan aplikasi di bidang pelayanan kesehatan bernama “Matur Dokter” untuk menjawab tantangan masyarakat di tahun 2019 disempurnakan pada tahun 2020 melalui APBD TA 2020 mendatang.
Dengan sistem aplikasi ini dapat di unduh melalui aplikasi playstore berukuran 3,6 MB pada ponsel ponsel pintar berbasis Android harapkan bisa lebih muda mengakses layanan kesehatan kegawat daruratan. Selain aplikasi ponsel pintar warga juga bisa mengakses pelayanan Matur Dokter melalui call center dengan nomor dan WA 082260000910 atau email maturdokter@gmail.com dan pelayanan bisa sukses melalui media sosial seperti Instagram, Twitter dan Facebook bernama maturdokter Kabupaten Klaten.
“Program ini merupakan terobosan pelayanan untuk merespons secara cepat tepat dan cermat berbagai keluhan masyarakat khususnya kegawat daruratan seperti kecelakan lalu lintas , kejadian bencana yang perlu penanganan segera,” jelas Sri Sundari.
Lanjut Sri Sundari sebelum program ini diluncurkan, tim dipersiapakan dan dilatih tentang penanganan kegawat daruratan serta pelayanan prima yang terdiri dari dokter hingga perawat tersebar di 34 puskesmas dan ada 6 operator yang bertugas selama 24 jam.
Terkait dengan keluarga berencana melalui perwakilan dari Dinas Sosial P3A KB, Pemkab Klaten membuat layanan kesejahteraan sosial anak integrating(PLKSAI). Tim yang ada di PLKSAI berasal dari berbagai OPD, seperti Dinas Sosial, Bappeda, bagian hukum , Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, Polres, Kodim dan beberapa instansi lainya untuk mempermudah laporan bisa langsung ditangani dari masing-masing fungsi yang ada di PLKSAl.
“Mengingat komleksitas permasalahan sosial, maka idealnya penanganan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu lintas sektor dan lintas pelaju. Dan telah dikomunikasikan untuk memberikan atensi lebih pada APBD TA 2020 mendatang,” pungkas Sri. (nang/adv)
