SURABAYA, PETISI.CO – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno hadiri kegiatan Bakti Sosial Layanan Terintegrasi di Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis. Ketika tiba di lokasi, Anas Karno langsung didatangi beberapa warga yang mengeluhkan layanan PBB.
Anas Karno mengatakan jika dirinya menyambut baik digelarnya Bakti Sosial Layanan Terintegrasi oleh Pemkot Surabaya.
“Acara tersebut seharusnya mendatangkan Dinas dan OPD untuk melayani masyarakat dengan menjemput bola, dan mendatangi pemukiman warga,” terangnya, Rabu (24/08/2022).
Namun, Anas tidak menemukan stand Bapenda Kota Surabaya dalam Bakti Sosial Layanan Terintegrasi yang digelar di Kendang Sari IV.
“Padahal keberadaan mereka sangat dicari dan dibutuhkan warga yang mau menanyakan soal PBB, dan akan membayar PBB. Namun yang ada cuma stand Bank Jatim tapi untuk layanan kredit usaha,” jelasnya.
Setelah sejumlah warga mengaku kecewa, karena tidak menemukan stand layanan Bapenda Kota Surabaya. Padahal mereka akan membayar PBB dan berkonsultasi.
Lebih lanjut politisi PDIP Surabaya itu menyayangkan kondisi tersebut, di tengah antusias warga untuk membayar PBB.
“Saya berharap Bapenda menjemput bola. Karena PBB ini merupakan sumber PAD yang signifikan. Sayang kalau pembayaran mereka ini terkendala,” ujar Anas.
Anas menambahkan, seandainya stand Bapenda Kota Surabaya berada dilokasi, keberadaannya sangat membantu warga, yang membutuhkan informasi akan PBB atau berkaitan dengan pajak lainnya.
Terkait hal ini, Agus selaku Ketua RT 09 RW 03 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo mengatakan, banyak warganya yang belum menerima SPPT PBB tahun 2022. Padahal mereka antusias untuk melunasi PBB.
“Ada sekitar 230 KK yang belum menerima SPPT PBB tahun 2022. Saya sudah jelaskan kepada warga kalau bisa menggunakan SPPT PBB tahun sebelumnya. Namun keberadaan SPPT PBB tahun 2022 itu penting untuk memastikan berapa besaran pajak terhutang yang harus dibayarkan tahun ini,” jelasnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan selama ini polling PBB atau kegiatan pemungutan PBB, dilakukan oleh petugas di LPMK pendopo kelurahan.
“Terkadang informasi jadwal polling PBB ini tidak sampai ke masyarakat. Atau tempatnya dirasa kejauhan oleh beberapa warga. Sehingga mereka enggan datang. Apalagi ketika mereka tidak menerima SPPT PBB terbaru. Sehingga terkadang mereka harus pulang karena tidak membawa uang yang cukup untuk membayar PBB,” imbuhnya.
Agus berharap pemungutan PBB menggunakan mobil keliling, untuk lebih mendekat ke rumah warga. (riz)
