SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki dan Wakil Bupati Tuban Riyadi agar dapat meneruskan instruksi presiden (Inpres) dalam upaya menekan jumlah angka kasus Covid-19.
Permintaan Khofifah tersebut, disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki beserta Wakil Bupati Tuban Riyadi yang hadir secara virtual, untuk periode jabatan 2021-2024, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (20/6).
“Termasuk mengimplementasikan percepatan vaksinasi dan memperketat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro,” ujar Khofifah.
Hal itu, menurutnya, perlu diimplementasikan untuk mendisiplinkan masyarakat Kab Tuban terkait 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas) lalu terkait 3 T (Tracing, Testing dan Treatment).
Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pendekatan kearifan lokal. “Pesan Pak Presiden, gas dan rem sedapat mungkin diselaraskan. Ekonomi di gas, kemungkinan peningkatan Covid-91 di rem,” katanya.
Khofifah juga menyampaikan soal pembangunan industrialisasi di Kab Tuban yang luar biasa maju. Utamanya pada program infrastruktur migas.
Bukan tanpa, sebab Khofifah merencanakan penyediaan transportasi komuter bagi tenaga kerja di Tuban. Pihaknya ingin mengaktifkan kembali titik-titik stasiun di beberapa tempat yang kurang dimaksimalkan.
“Saya berharap agar keinginan tersebut bisa segera di revitalisasi. Sehingga dari Bojonegoro, Babat (Lamongan) dan Gresik, tidak harus tinggal di Tuban, kalau komuter bisa dimaksimalkan. Hal ini untuk mengurangi dampak sosial yang muncul jika terkonsentrasi di satu titik,” jelasnya.
Harapan itu, lanjutnya, tidak sulit diwujudkan oleh Pemkab Tuban untuk bersinergi dengan Pemprov Jatim. Lantaran, Bupati Tuban Aditya Halindra memiliki mentor seorang ibu yang merupakan mantan Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Haeny menjabat Bupati Tuban selama dua periode mulai 2001-2011. Saat ini, Haeny menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi Partai Golkar.
Untuk itu, Khofifah mengajak Bupati dan Wabup Tuban yang baru, untuk memperhatikan kondisi makro ekonomi dan sosial di wilayahnya. Dimana berdasarkan data BPS Jatim 2020, ekonomi Tuban terkontraksi cukup dalam sebesar 5,85 %.
Angka itu lebih tinggi dibanding Kab Bojonegoro dan Kab Lamongan yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,40% dan 2,65 %. “Sementara kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2,71 persen,” timpal Khofifah.
Di sisi lain, indeks Gini Rasio Kab.Tuban mencapai 0,311 poin. Posisi tersebut lebih rendah dari rata-rata provinsi Jatim sebesar 0,364 poin atau masih berada pada kategori ketimpangan sedang.
Untuk tingkat kemiskinan, Kab Tuban sendiri memiliki prosentase penduduk miskin sebesar 15,9 %. Angka tersebut jauh di atas rata-rata Provinsi Jatim sebesar 11,46 %.
Namun, angka ini meningkat dibanding 2019, yaitu sebesar 13,50 % dan berada di 5 besar kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jatim.
“Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 tingkat kemiskinan di Tuban cukup tinggi di atas 15 persen lebih,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah pun menyoroti terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kab Tuban yang mencapai sebesar 4,81%. Prosentase tersebut berada di bawah rata-rata provinsi Jatim sebesar 5,84 %.
Angka itu, meningkat dibanding 2019, yaitu sebesar 2,76 %. Mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab Tuban pada 2020 mencapai 68,40 %. Keberadaan itu dibawah capaian provinsi Jatim sebesar 71,71% atau masih berada di kategori sedang.
Bagi Khofifah, hal tersebut antara lain akibat pandemi covid-19 yang perlu penanganan secara seksama. “Artinya, Bupati dan Wakil Bupati Tuban mempunyai pekerjaan rumah yang relatif tidak ringan. Hampir semua capaian indikator kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan,” paparnya.
Turut hadir acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan beberapa pejabat nasional, diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali, Tokoh Nasional dan mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung, serta beberapa anggota DPR RI fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat serta pejabat Forpimda Jatim dan Kab Tuban. (bm)
