Dorong Semangat Integritas Anti Korupsi
DHARMASRAYA, PETISI.CO – Banyak isu SARA, berita bohong atau hoax yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab terhadap pasangan nomor urut dua membuat kuasa hukum Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Febri Diansyah mantan jubir KPK dan Donal Faris mantan Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara terkait permasalahan tersebut.
Katanya, berita berita bohong tersebut sudah banyak beredar di kalangan masyarakat. Bahkan sudah menyerang ke person calon bupati nomor urut dua. Namun, walaupun banyaknya serangan serangan berita bohong tersebut, sera pribadi pasangan Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Dasril Panin Dt. Labuan memaafkan mereka.
Ketika ditanya kenapa SR Labuan tidak menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan permasalan ini. Maka kuasa hukum SR Labuan mengungkapkan bahwa mereka saat ini lebih menonjolkan dan memaksimalkan edukasi kepada oknum-oknum tersebut. Karena orang yang menyebarkan berita bohong tersebut, kebanyakan orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengerti duduk persoalannya.
Saat ini kita lebih memilih memberikan edukasi kepada oknum oknum yang sudah menyebarkan fitnah atau berita bohong. Jadi, mereka dihimbau agar mereka memahami dua hal. Pertama orang orang yang melakukan upaya upaya yang menyebar berita kebohongan dan isu SARA tersebut itu dapat mengkoreksi dirinya sendiri.
Karena masyarakat saat ini sudah sangat cerdas, mereka akan menyaring informasi informasi tersebut. Apakah benar atau tidak, dan berita tersebut tidak akan mempengaruhi masyarakat terkait berita tersebut.
Pemahaman edukasi kedua pada masyarakat, terutama pada kaum anak muda atau kaum milenial. Jika ada berita yang tersebar melalui akun media social, WA atau WA grup, maka sebaiknya kita tidak meneruskan kepada pihak lain ataupun membalas pesan tersebut atau informasi tersebut. Karena jika kita membalasnya dengan kemarahan, maka akan semakin panas. Untuk itu, sebaiknya jangan dibalas. Sebab, kita cenderung memilih politik yang lebih beradab. Berbeda dengan mereka yang melakukan hal tersebut, menyebarkan fitnah, isu SARA dan lain sebagainya.
“Kita saat ini cenderung memilih pemahaman tentang edukasi kepada masyarakat dan kepada orang orang yang menyebarkan fitnah dan isu SARA tersebut. Kami tidak melakukan jalur hukum. Karena kami lebih fokus kepada pemahaman edukasi kepada mereka. Terutama kepada kaum milenial, kami berharap dapat lebih menyaring informasi tersebut. Sebab kaum milineal lebih pandai menggunakan internet. Mencari informasi yang lebih akurat lagi, sehingga dapat memilah mana yang benar dan mana yang salah informasi yang mereka peroleh,” tegas kuasa hukum SR Labuan, Jumat (13/11/2020).
Tim kuasa hukum SR Labuan juga meminta kepada instansi terkait seperti bawaslu dan KPU untuk menindaklanjuti serta melakukan pro aktif terhadap apa yang dilakukan oleh oknum tersebut. Dan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, seperti apa yang terjadi. Sehingga dapat melaksanakan pemilu dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
“Kita akan menyurati Bawaslu agar dapat menjalankan fungsi dan mengawasi pelaksanaan pemilu di Kabupaten Dharmasraya dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan porsinya,” pungkasnya. (gus*)
